Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Khariri Makmun menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah penting dilakukan. Dia menuturkan berbagai masalah selama pelaksanaan haji dan umrah bisa segera diselesaikan ketika Indonesia punya kementerian yang khusus mengurusi hal tersebut.
“Intinya memang kita membutuhkan Kementerian Haji dan Umrah yang lebih terfokus,” ujarnya.
Khariri juga menilai pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal ketika kementerian yang mengurusi ibadah haji itu terbentuk.
“Anggaran di BPKH itu sudah kurang lebih Rp 156 triliun, ini juga sudah ada badan khusus yang menangani. Tentu kalau ini bisa dioptimalkan melalui Kementerian Haji dan Umrah, ini bisa lebih keren lagi,” kata dia.
Kemenag Soal Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah
Adapun, sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Sunanto mengatakan tidak ada pembahasan di internal kementerian mengenai wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nanti.
“Enggak ada, belum ada pembicaraan. Karena itu kebijakan presiden,” ujar Sunanto saat ditemui setelah menghadiri kegiatan kumpul media di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.
Dia menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu pembentukan kementerian yang khusus mengelola penyelenggaraan haji dan umrah di era pemerintahan Prabowo.
Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menuturkan Kemenag tidak memiliki wewenang membentuk kementerian khusus haji itu. Menurut dia, Kemenag akan mengikuti segala aturan dan kebijakan pemerintahan Prabowo.
“Apa pun kebijakan pemerintahan baru, pasti akan kami laksanakan, maka kita ikut saja,” kata dia.
Meski demikian, dia menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.
“Sekali lagi, perlu ada kajian yang lebih matang, ya, tidak hanya buru-buru soal pisah dan tidak pisah, ya, infrastrukturnya dan sebagainya. Tapi kalau di kementerian agama, belum ada pembicaraan sih,” tuturnya.
Pilihan editor: Respons AHY dan Bahlil Soal Komposisi Kabinet Prabowo
