TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengganti fasilitas rumah jabatan anggota dewan periode 2024-2029 dengan tunjangan perumahan. Alasan kebijakan itu karena kondisi rumah dinas yang terletak di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan itu disebut sudah tak layak dihuni oleh pejabat negara.
Tempo mengunjungi salah satu rumah dinas anggota DPR yang berada di Blok B tersebut. Dilihat sekilas dari luar, rumah dua lantai itu tampak tak memiliki kecacatan. Lingkungannya terbilang cukup asri karena banyak pepohonan.
Cat tembok berkelir krim di rumah dinas itu masih terlihat bersih. Keadaan tampak luar rumah dinas itu tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah lain yang berada di kompleks tersebut.
Rumah dinas itu sudah dikosongkan oleh anggota DPR periode sebelumnya. Sekretariat Jenderal DPR memberikan waktu paling lambat untuk mengembalikan rumah jabatan anggota itu pada akhir Oktober 2024.
Di dalam rumah itu masih terdapat beberapa furnitur seperti meja, bangku, kursi, hingga lemari. Barang-barang itu masih perlu dilakukan identifikasi aset sebelum dikembalikan ke negara.
Di lantai dasar, rumah dinas itu memiliki dua kamar tidur lengkap dengan kamar mandinya. Ada juga satu ruang kerja untuk anggota DPR, dapur, satu ruang tamu yang cukup luas, dan garasi.
Naik ke lantai atas, ada tiga kamar tidur berukuran besar serta satu kamar pembantu yang lebih kecil. Di lantai dua itu juga ada ruang untuk mencuci dan menjemur pakaian.
Kondisi rumah dinas anggota DPR itu tampak tak terurus. Aroma tak sedap karena kotoran tikus menyerebak. Beberapa pintu yang terbuat dari kayu juga tampak keropos karena digigit tikus serta rayap.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, di rumah dinas itu memang banyak tikus dan rayap. Padahal, menurut dia, pihaknya rutin memberikan suntik rayap, tetapi tak membuahkan hasil.
Bagian tembok rumah itu juga tampak lembab. Indra mengatakan, penyebabnya karena kebocoran atap yang terus berulang. Kondisi rumah semakin parah jika memasuki musim hujan.
Kondisi rumah itu yang membuat DPR memutuskan memberikan tunjangan perumahan kepada anggota dewan. Indra mengatakan, kajian ihwal wacana pemberian tunjangan perumahan ke anggota DPR itu sudah dibahas sejak 2022.
Di sisi lain, pihaknya juga telah mengkaji perbandingan yang paling efisien antara revitalisasi rumah dinas dengan pemberian tunjangan perumahan. Indra mengklaim, dari perbandingan dua opsi itu pilihan yang paling fleksibel ialah memberikan tunjangan perumahan.
Sebab, katanya, biaya untuk merevitalisasi ratusan rumah dinas itu membutuhkan biaya yang tak ekonomis. "Kalau kami mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki. Baru ideal," ucapnya ditemui di kompleks rumah dinas Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024.
Pilihan Editor: Politikus NasDem Setuju Rumah Dinas Diganti Tunjangan Perumahan: Selama Ini Mubazir
