Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Cek Status Honorer di BKN untuk Daftar PPPK 2024

Editor

Laili Ira

image-gnews
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis 9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) periode pertama telah dibuka sejak Selasa, 1 Oktober hingga Minggu, 20 Oktober 2024. Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024. 

Untuk diketahui, seleksi periode pertama dibuka untuk pelamar prioritas guru dan lulusan sarjana terapan atau diploma empat (D4) bidan pendidik 2023, eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II), serta tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) yang terdata dalam pangkalan data BKN. Lantas, bagaimana cara mengetahui status tenaga honorer? 

Cara Cek Status Honorer di BKN untuk Daftar PPPK 2024

Melansir laman resmi BKN, pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada Oktober 2022. Pendataan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

Siapa saja tenaga non-ASN? THK-II yang terdapat dalam database nasional BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah,” seperti dikutip dari laman BKN. 

Adapun langkah-langkah untuk memeriksa hasil pendataan non-ASN sebagai berikut:

  1. Kunjungi laman bkn.go.id/layanan/pendataan-non-asn/.
  2. Tekan tombol Cek Pendataan Non-ASN atau langsung mengunjungi portal bantuan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN melalui tautan helpdesk.sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn.
  3. Masukkan nama lengkap, 16 digit nomor induk kependudukan (NIK), tempat lahir, dan tanggal lahir.
  4. Isi kode captcha yang muncul di layar.
  5. Tekan tombol Submit.
  6. Selanjutnya, jika tenaga honorer terdata, maka informasi kepegawaian non-ASN akan ditampilkan. 

Syarat Pendataan Tenaga Non-ASN

Berikut persyaratan pendataan pegawai non-ASN pada 2022:

-   Masih aktif bekerja di instansi pendaftar.

-   Memperoleh honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk instansi pusat serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

-   Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

-   Telah bekerja paling singkat selama satu tahun pada 31 Desember 2021. 

Jadwal Seleksi PPPK 2024 Periode Pertama

Berikut jadwal pengadaan PPPK 2024 periode pertama:

-   Pengumuman seleksi: Senin, 30 September - Sabtu, 19 Oktober 2024.

-   Pendaftaran seleksi: Selasa-Minggu, 1-20 Oktober 2024.

-   Seleksi administrasi: Selasa, 1-29 Oktober 2024.

-   Pengumuman hasil seleksi administrasi: Rabu, 30 Oktober - Jumat, 1 November 2024.

-   Masa sanggah: Sabtu-Senin, 2-4 November 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

-   Jawab sanggah: Sabtu-Rabu, 2-6 November 2024.

-   Pengumuman pasca-masa sanggah: Selasa-Senin, 5-11 November 2024.

-   Penarikan data final: Selasa-Kamis, 12-14 November 2024.

-   Penjadwalan seleksi kompetensi: Jumat-Senin, 15-25 November 2024.

-   Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: Selasa, 26 November - Minggu, 1 Desember 2024.

-   Pelaksanaan seleksi kompetensi: Senin-Kamis, 2-19 Desember 2024.

-   Pengolahan nilai seleksi kompetensi: Sabtu-Senin, 7-23 Desember 2024.

-   Pengumuman hasil kelulusan: Selasa, 24-31 Desember 2024.

-   Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: Selasa-Sabtu, 10-21 Desember 2024.

-   Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: Jumat-Sabtu, 13-28 Desember 2024.

-   Pengumuman hasil kelulusan: Selasa, 24-31 Desember 2024.

-   Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk (NI) PPPK: Rabu-Jumat, 1-31 Januari 2025.

-   Usul penetapan NI PPPK: Sabtu-Jumat, 1-28 Februari 2025. 

Pilihan Editor: Honorer Gagal Seleksi PPPK 2024 Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu, Berapa Gajinya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

9 jam lalu

Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam memberikan keterangan selepas deklarasi damai di Gedung Sate Bandung, Minggu (6/10/2024). ANTARA/Ricky Prayoga
Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

Bawaslu Jabar mengungkapkan, 21 perkara datang dari masyarakat atau dari tim kampanye. Enam perkara lainnya dari pengawas pemilu.


KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

2 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

KPK menyebutkan jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 ASN telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan tersebut


Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

2 hari lalu

Pegawai melintas di salah satu tower rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

Basuki Hadimuljono membeberkan alasan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditunda.


Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

2 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

Kementerian ESDM merespon rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menggantikan subsidi BBM dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.


Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Wanagama Nusantara memiliki luas 621 hektare dengan pengembangan tahap awal seluas 28 hektare itu nantinya akan digunakan sebagai hutan pendidikan atau destinasi wisata dengan tanaman endemik Kalimantan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alasan Presiden Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN.


Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

3 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa program itu merupakan tabungan. Ia mengatakan tabungan itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk para peserta Tapera.


Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

3 hari lalu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho saat memberikan keterangan pers di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Menanggapi adanya pemberitaan di media terkait BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar, seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK. TEMPO/Subekti
Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan lembaganya belum menarik iuran dari ASN untuk program Tapera.


Kapan Pendaftaran Seleksi PPPK 2024 Ditutup? Ini Jadwalnya

3 hari lalu

Peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama mengikuti seleksi kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) di gedung Amel Convention, Banda Aceh, Aceh, Kamis, 23 Maret 2023. Sebanyak 74.424 peserta calon PPPK Kementerian Agama di seluruh Indonesia akan mengikuti seleksi sejak 17 Maret hingga 9 April 2023 untuk memperebutkan 49.549 formasi yang tersedia. ANTARA/ Irwansyah Putra
Kapan Pendaftaran Seleksi PPPK 2024 Ditutup? Ini Jadwalnya

Kapan pendaftaran seleksi PPPK 2024 ditutup? Berikut informasi jadwal lengkap seleksi calon PPPK 2024 yang dibuka sebanyak dua periode.


Daftar Link untuk Cek Formasi PPPK 2024 yang Wajib Diketahui

3 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Link untuk Cek Formasi PPPK 2024 yang Wajib Diketahui

Berikut ini link pendaftaran seleksi PPPK 2024 beserta cara cek formasinya. Pendaftaran tahap pertama dimulai pada 1-20 Oktober 2024.


Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

5 hari lalu

Suasana pembangunan rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah belum akan memindahkan ASN ke IKN.