Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

image-gnews
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Markas besar TNI menyatakan tidak akan menarik maupun menambah pasukan ke wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, usai dibebaskannya pilot Susi Air, Philip Marks Merhtens, pada 21 September lalu.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, mengatakan keberadaan aparat seperti TNI-Polri di wilayah Nduga dan Papua, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan kondusifitas keamanan.

"Tidak ada penarikan maupun penambahan pasukan ke sana," kata Hariyanto melalui pesan singkat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Mengenai pengungsi Nduga, Hariyanto mengatakan keberadaan TNI-Polri untuk membantu para pengungsi dan menjaga keamanan dari ancaman gangguan yang dilakukan milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

Ia mengklaim, situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam TPNPB-OPM yang acapkali melakukan intimidasi terhadap masyarakat sipil apabila dilakukan penarikan total pasukan TNI-Polri di Papua.

"Apalagi akan dilaksanakan pilkada, tentunya situasi keamanan harus kondusif," ujar Hariyanto.

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan propaganda TPNPB-OPM, yang menginginkan dilakukannya penarikan pasukan di tanah Papua.

Sebelumnya, masyarakat Nduga yang mengungsi selama dilakukannya operasi pembebasan Philip Mark Mehrtens meminta agar pemerintah melakukan penarikan pasukan di tanah Nduga.

Tim relawan pengungsi Nduga, Raga Kogeya mengatakan penarikan pasukan dapat memnberikan rasa aman bagi masyarakat karena tidak akan memicu konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB.

"Kami hanya ingin bagaimana TNI-Polri segera ditarik kembali supaya pengungsi bisa pulang ke kampung halaman," kata Raga.

Keinginan para pengungsi untuk segera pulang ke kampung halaman, kata dia, semakin menguat setelah terjadi gesekan antarsuku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Raga mengatakan baru-baru ini terjadi perang antara suku Lani dan suku Nduga di Wamena. Akibatnya, ada rumah yang menampung 5 kepala keluarga dibakar. Oleh karena itu, Raga mengatakan penting bagi suku Nduga untuk pulang ke kampung agar tidak terjadi gesekan antarsuku. 

"Kalau kami di Nduga tidak mungkin perang suku seperti ini. Perang suku antara suku Lani dan suku Nduga berulang-ulang," ucap Raga. 

Tokoh agama di Nduga, Pendeta Eliaser Tabuni, juga berharap aparat TNI-Polri bisa menarik diri agar pengungsi bisa pulang ke kampung halaman dengan kondusif.

Koordinator Gereja Kingmi Nduga ini mengatakan pembebasan Philip Mark Mehrtens oleh kelompok Egianus Kogoya pada 21 September kemarin bisa menjadi momentum kepulangan pengungsi Nduga. 

"Intinya adalah kalau pilot itu sudah bebas berarti anggota TNI-Polri yang turun ke masing-masing distrik ini kita harus kurangi,” ujar Eliaser.

Eliaser menilai kekuatan militer memang terlalu berlebihan. Sehingga masyarakat Nduga meminta penarikan kekuatan itu supaya pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing dan berkebun. 

Menurut dia, pembebasan pilot Susi Air juga bisa menjadi momentum membuka kembali dialog semua pihak.  "Kami punya keinginan, kita harus duduk sama-sama bagaimana kita harus menyelesaikan Papua pada umumnya dan Nduga lebih khususnya," katanya.

Eka Yudha Saputra berkontribusi alam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Istana sebut Belum Ada Tanggal Pasti Penyerahan Nama Capim KPK ke DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

5 jam lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


Desain Panggung Parade HUT ke-79 TNI Berbentuk Istana Garuda IKN, Ini Alasannya

5 jam lalu

TNI memamerkan berbagai alutsista saat pelaksanaan gladi bersih parade HUT ke-79 TNI yang digelar, Kamis, 3 Oktober 2024. Tampak kendaraan taktis beserta prajurit dari Satuan Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut melintasi Lapangan Silang Monas, Jakarta pada defile alutsista. TEMPO/Ilham Balindra
Desain Panggung Parade HUT ke-79 TNI Berbentuk Istana Garuda IKN, Ini Alasannya

Dalam parade HUT ke-79 TNI ini, nantinya akan ada 100.000 prajurit yang hadir di Lapangan Silang Monas, Jakarta.


Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

6 jam lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.


Gelar Gladi Bersih Parade HUT ke-79, TNI Sebut Persiapan Hampir 100 Persen

6 jam lalu

Sejumlah kendaraan tempur TNI melintas dalam rangka menyambut HUT TNI ke-79 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. Konvoi tersebut merupakan rangkaian acara dalam rangka mempersiapkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Gelar Gladi Bersih Parade HUT ke-79, TNI Sebut Persiapan Hampir 100 Persen

HUT ke-79 TNI akan dimeriahkan dengan sejumlah pertunjukan dari trimatra TNI dan seluruh satuan militer Tanah Air.


Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

7 jam lalu

Petugas berbincang denga warga saat mengevakuasi mereka di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 11 Februari 2023. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pengungsi susulan dari Paro menuju Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, sehingga para prajurit TNI-Polri terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Paro. Foto: Istimewa
Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.


TNI Bentuk Batalion Baru di Papua, Pengamat Militer: Pola Pendekatan Keamanan Tak Jawab Persoalan

11 jam lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Bentuk Batalion Baru di Papua, Pengamat Militer: Pola Pendekatan Keamanan Tak Jawab Persoalan

Pembentukan batalion TNI ini dinilai mencerminkan sikap pemerintah yang masih menganggap wilayah Papua sebagai daerah konflik.


TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

14 jam lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

Pembentukan batalyon TNI seperti Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.


TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

22 jam lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

TNI mendirikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.


Gagasan Angkatan Kelima PKI yang Ditentang TNI AD, Pemicu Peristiwa G30S?

1 hari lalu

DN Aidit saat memberikan sambutan pada ulang tahun ke-5 Partai Persatuan Sosialis Jerman (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) di Berlin (1958). wikipedia. org
Gagasan Angkatan Kelima PKI yang Ditentang TNI AD, Pemicu Peristiwa G30S?

Penyebab G30S masih samar hingga hari ini, tapi sebelum meletusnya peristiwa tersebut muncul gagasan Angkatan Kelima dari PKI yang ditentang TNI AD.


TNI Terima 764 Alpalhankam dari Kementerian Pertahanan

1 hari lalu

Prajurit TNI memeriksa kendaaraan taktis Maung sebelum acara penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) secara simbolis dari Kementerian Pertahanan kepada Mabes TNI, di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Kemenhan melalui Wamenhan M Herindra, menyerahkan 769 unit Alpalhankam kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. TEMPO/Subekti.
TNI Terima 764 Alpalhankam dari Kementerian Pertahanan

Alpalhankam yang diterima TNI bakal didistribusikan kepada tiga matra militer, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.