TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 resmi dilantik dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 1 Oktober 2024. Puan Maharani dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menjabat sebagai ketua.
Selain Puan, ada Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga kembali menduduki kursi wakil ketua. Kemudian, posisi wakil ketua DPR RI juga diisi oleh Cucun Ahmad Syamsurijal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Adies Kadir dari Partai Golongan Karya (Golkar), dan Saan Mustopa dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Regulasi terkait komposisi pimpinan DPR itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3. Lantas, bagaimana sosok lima pimpinan DPR RI tersebut?
Profil Pimpinan DPR RI
1. Puan Maharani
Melansir Antara, Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi lahir di Jakarta pada 6 September 1973. Dia adalah putri bungsu dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas, serta cucu dari Presiden ke-1 RI Soekarno.
Puan menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI) dengan jurusan Komunikasi Massa dan menyandang gelar sarjana pada 1997. Setelah menamatkan kuliahnya, dia mulai terjun ke dunia politik di bawah bendera PDIP yang didirikan sang ibunda.
Di PDIP, Puan mengawali karier perpolitikannya sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri pada 2006.
Setelah itu, dia mulai masuk ke Senayan setelah berhasil meraup suara terbanyak dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V meliputi Surakarta, Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo pada 2009.
Pada 2014, Puan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Namun, di tahun yang sama, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Lalu, pada tahun 2019, Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR RI dan menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut.
Selama menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024, istri dari pengusaha Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro itu beberapa kali menuai kontroversi, salah satunya terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain itu, Puan juga sempat menjadi sorotan karena diduga mematikan mikrofon ketika politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho menyampaikan interupsi pada Senin, 5 Oktober 2020.
2. Profil Sufmi Dasco Ahmad
Melansir laman resmi Fraksi Gerindra DPR RI, Dasco lahir di Bandung, Jawa Barat pada 7 Oktober 1967. Dia mulai bergelut di kancah perpolitikan karena kedekatannya dengan Fadli Zon yang merupakan rekan bisnis.
Kemudian, Dasco mulai terlibat dengan Partai Gerindra sejak didirikan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Pada 2008, dia dipercaya menjadi Ketua DPP Partai Gerindra, lalu menjadi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra pada 2008-2014.
Sebelum menjadi anggota DPR RI, Dasco tercatat pernah menduduki kursi Direktur PT Randika Dwa Perkasa pada 1989-2007. Dia juga pernah berprofesi sebagai Senior Partner Vendetta Law Firm pada 2005-2013. Kemudian, dia juga sempat menjadi Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu pada 2011-2014.
Riwayat pendidikan tingginya diawali dari tingkat sarjana di Fakultas Elektro, Universitas Pancasila dan lulus pada 1983. Selanjutnya, dia juga meraih gelar sarjana hukum (S.H.) dari Universitas Jakarta pada 2009.
Di tahun yang sama, Dasco meneruskan studi ke jenjang magister (S2) di Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta atau UID (2009-2012), lalu program doktor (S3) di Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung atau Unisba (2012-2015).
Dasco juga telah dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum dari Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 1 Desember 2022. Namun, berdasarkan investigasi Majalah Tempo terkait “Skandal Guru Besar Abal-abal”, terdapat kejanggalan dalam syarat pengajuan gelar guru besar yang dilakukan Dasco.
Apabila dirunut dari awal, maka diduga Dasco belum sampai lima tahun menjadi dosen ketika dikukuhkan sebagai guru besar. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, seorang profesor harus memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi menampilkan informasi bahwa Dasco baru mengajar di Universitas Pakuan pada 2020 dan sempat berhenti pada 2021, lalu kembali aktif pada 2022.
Namun, ketika Pangkalan Data Pendidikan Tinggi diakses kembali pada Kamis, 4 Juli 2024, informasi yang ditampilkan berubah, yaitu tertulis Dasco mempunyai riwayat mengajar sejak semester ganjil 2010 hingga semester genap 2024.
3. Profil Cucun Ahmad Syamsurijal
Melansir portal Profil Daftar Calon Tetap Info Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Cucun lahir di Bandung pada 8 November 1972. Di berhasil meraih 267.788 suara dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 untuk dapil Jawa Barat II.
Perjalanan pendidikan tingginya diawali dari Institut Agama Islam Cipasung atau IAIC (sekarang Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung) Tasikmalaya, Jawa Barat dan mendapatkan gelar sarjana pada 1996. Berikutnya, dia meneruskan studi S2 pada 2016-2019 dan S3 pada 2020-2023 di Universitas Padjadjaran (Unpad).
Sebelum bergabung dengan PKB, Cucun diketahui pernah berkiprah sebagai Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Solokanjeruk, Bandung pada 1998.
Kemudian, jabatannya meningkat menjadi Bendahara Umum Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Bandung pada 2004.
Cucun terpantau beberapa kali mengungkapkan pernyataan kontroversial, salah satunya terkait pencalonan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Dia menilai adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Cak Imin yang ingin melangkah ke Pilpres bersama Anies, meskipun begitu, dia tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud.
“Penting dicatat oleh semuanya sekarang ini, ada orang yang membuat character assassination atau pembusukan karakter. ‘Kok dengan ini? Nanti akan begini’,” kata Cucun saat rapat koordinasi wilayah (rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Lampung, Bandarlampung, Kamis, 5 Oktober 2023.
Selain itu, Cucun juga sempat merespons terkait wacana penambahan jumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Dia justru mengapresiasi isu penambahan jumlah kementerian bila bertujuan baik bagi pembangunan Indonesia.
“Kalau itu semua tujuannya untuk kebaikan, kami kemarin ikut dalam pandangan fraksi, setuju dan sangat mengapresiasi langkah-langkah yang ingin bagaimana membangun Indonesia, punya will-nya dan targetannya sesuai dengan apa yang diharapkan,” ucap Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2024.
4. Profil Adies Kadir
Melansir laman resmi Fraksi Partai Golkar DPR RI, Adies lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 17 Oktober 1968. Dia berhasil memperoleh 147.185 suara dalam Pileg 2024 dapil Jawa Timur I.
Adies memulai pendidikan tingginya di jurusan Teknik Sipil, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dan meraih gelar sarjana pada 1993. Selanjutnya, dia kembali menempuh studi S1 pada jurusan Hukum di Universitas Merdeka pada 1993-2003, lalu S2 Ilmu Hukum di universitas yang sama pada 2003-2007.
Sebelum terjun ke dunia politik, Adies sempat berprofesi sebagai Site Manager di PT Lamicitra Nusantara Tbk pada 1992-1996, Project Manager PT Surya Inti Permata Tbk pada 1996-1999, Direktur Utama PT Adi Jayatek pada 1999-2005, General Manager PT Lamicitra Nusantara Tbk pada 2005-2007, dan Managing Partners di SMP Law Office pada 2007-2009.
Adies diketahui sempat menyebut tas hermes menjadi tas herpes, salah satu jenis penyakit, pada rapat kerja (raker) bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rabu, 24 Agustus 2022. Pernyataan tersebut terlontar ketika dia menyoroti gaya hidup mewah anggota Polri dan bhayangkari.
“Kemudian kita lihat gaya hidup mereka, sudah mulai pakai cerutu, wine, mobilnya juga sudah mewah. Kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas herpes, ya itu hermes, itu sudah gonta-ganti,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Selain itu, Adies juga pernah mengatakan bahwa DPR RI pernah dirundung warganet karena memberikan apresiasi kepada salah satu mitra kerja Komisi III. Kelakar itu diucapkan ketika dia mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani sejumlah kasus korupsi besar.
“Ya, kita sudah mendengarkan seluruh penjelasan dari Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), hampir semuanya, bukan hampir, tapi semuanya mengapresiasi kepada Pak Jaksa Agung dan jajarannya. Kadang kami ini juga takut Pak, kasih apresiasi. Tahun lalu kita memberi apresiasi kepada seorang mitra kerja, setahun kemudian, kami di-bully Pak,” kata Adies saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Agustus 2022.
Kemudian, terdengar celetukan yang menyinggung nama mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo. “Maksudnya Pak Sambo,” ucap seorang pria di ruang rapat.
Namun, Adies hanya tersenyum dan melanjutkan pernyataannya. “Jadi mudah-mudahan, kita mengapresiasi, tahun depan Kejaksaan Agung tetap oke,” kata Adies.
5. Profil Saan Mustopa
Melansir laman Fraksi NasDem DPR RI, Saan lahir di Karawang, Jawa Barat, pada 5 Juli 1968. Dalam Pileg 2024, dia berhasil memperoleh 74.695 suara dari dapil Jawa Barat VII.
Riwayat pendidikan tinggi Saan dimulai dari jenjang sarjana Universitas Indonesia (UI) pada 2001-2005. Kemudian, dia melanjutkan studi ke jenjang S2 di perguruan tinggi yang sama pada 2006-2008.
Kiprah Saan di Senayan dimulai sejak memenangi Pileg untuk 2009-2014 dengan perolehan 60.508 suara. Selanjutnya, dia kembali terpilih sebagai wakil rakyat pada periode 2014-2019. Namun, dia memutuskan untuk mundur karena mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati atau Pilbup Karawang bersama Iman Sumantri pada 2015.
Walaupun gagal menjadi orang nomor satu di Karawang, Saan tetap melanjutkan karier perpolitikannya sebagai Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat periode 2016-2021. Saat itu, dia disebut dipercaya langsung oleh Ketum Partai NasDem Surya Paloh untuk menghidupkan panji restorasi di Jawa Barat.
Saan tercatat beberapa kali diperiksa KPK dalam berbagai dugaan kasus korupsi. Pada 2012, dia dimintai keterangan dalam kasus rasuah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun anggaran 2008, ketika masih menjadi politikus Partai Demokrat.
Kemudian, Saan juga menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pemberian hadiah terkait proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang pada 2013. Dia dimintai keterangan ihwal mobil Harrier milik mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diduga sebagai gratifikasi dari PT Adhi Karya selaku kontraktor proyek.
Selain itu, M Nazaruddin menyebut Saan menerima Rp4 miliar dari proyek simulator di Polri. Menurut Junimart Girsang, kuasa hukum Nazaruddin, uang itu diberikan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan, pemimpin proyek simulator, setelah pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, pada akhir Maret 2011.
Ahmad Faiz Ibnu Sani, Subkhan, Rusman Paraqbueq berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Jadi Anggota DPR, Once Mekel Ingin Suarakan Isu Industri Kreatif
