INFO NASIONAL - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P Bolombo, mengajak aparatur desa menciptakan desa bahagia (happy village) sehingga dapat mencegah urbanisasi.
"Kalau dia (warga) bahagia di kampungnya, dia tidak akan meninggalkan kampungnya, desanya, tidak terjadi urbanisasi," ujar La Ode saat pengarahan acara ‘Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2024’ di Sorong, Papua Barat, Selasa, 24 September 2024.
La Ode mengingatkan pada kisah yang pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Bahwa, warga desa di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) banyak yang pindah ke kota. "Padahal yang paling natural, segala yang asri ada di desa," ujarnya.
Guna mencegah fenomena serupa terjadi di Indonesia, La Ode mengatakan bahwa pemerintah pusat telah membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Program ini hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank). Selain Kemendagri, Program ini juga melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK).
"Ini yang coba kita rajut, sehingga kita tingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, dan wawasannya," ucap La Ode.
Melalui pelatihan pada program ini, aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, pengurus kelembagaan desa, BPD, maupun PKK diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang pemetaan potensi desa. Dengan begitu, pembangunan desa akan mengarah pada terciptanya desa bahagia.
La Ode berharap, setelah pelatihan ini, aparatur desa akan membuat usulan-usulan perencanaan program pembangunan kampung yang sesuai dengan potensi desa dan lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat di kampung.
Bila program pembangunan kampung terlaksana, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung akan sejalan dan searah dengan rencana pembangunan yang disusun pemerintah daerah. "Setelah ini, pulang dari sini, kasih tahu supaya balik ke kampung masing-masing," kata La Ode.
Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Bina Pemdes Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan, mengimbuhkan tujuan pelatihan juga untuk meningkatkan kompetensi di kampung atau desa dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan aturan yang ada.
Adapun, P3PD melatih sekitar 66.000 aparatur desa. Sebanyak 33.000 aparatur desa telah dilatih pada 2023. "Sisanya di 2024," ucap Lusje. Sementara itu, pelatihan aparatur desa di Papua Barat dan Papua Barat Daya terbagi dalam 111 kelas, diikuti 3.552 peserta dari 184 kampung. (*)
