Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebocoran Data Berulang, CISSRec Dorong Pemerintah Segera Bentuk Lembaga PDP

image-gnews
Dugaan kebocoran data ini menjadi kasus yang ke sekian kali terjadi.
Dugaan kebocoran data ini menjadi kasus yang ke sekian kali terjadi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kebocoran data instansi pemerintah kembali terjadi. Sebanyak 6,6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibobol dan diperjualbelikan. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau CISSReC, Pratama Persadha mendesak pemerintah segera membentuk lembaga Pelindungan Data Pribadi atau PDP.

Menurut dia, sejumlah kasus kebocoran data yang belakangan kerap terulang ini perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah. "Dengan melihat kebocoran-kebocoran seperti ini, sudah urgensi dibentuk Lembaga PDP," katanya ketika dihubungi, Selasa, 24 September 2024.

Adanya lembaga itu, ujar dia, membuka peluang untuk melakukan investigasi digital forensik secara independen. Lembaga PDP juga memberikan kepastian dilakukannya penegakan hukum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP.

Ia mengungkapkan, salah satu penyebab maraknya kebocoran data lantaran belum ada sanksi administratif ataupun pengenaan denda kepada instansi yang terdampak. Namun, ia menyayangkan sikap abai Presiden Joko Widodo terhadap pembentukan Lembaga PDP tersebut.

Dia menyebut, hingga saat ini lembaga itu masih belum dibentuk oleh Jokowi. Padahal Undang-undang PDP telah disahkan pada 17 Oktober 2022 silam. "Apabila presiden tidak dengan segera membentuk Lembaga PDP sampai batas waktu 17 Oktober 2024, Presiden Jokowi berpotensi melanggar UU PDP," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-undang PDP telah memberikan waktu selama dua tahun untuk pihak Pengendali Data Pribadi serta Prosesor Data Pribadi, serta sejumlah pihak lain untuk melakukan penyesuaian. Belum adanya Lembaga PDP, katanya, justru membuat perusahaan atau instansi yang mengalami kebocoran data abai terhadap insiden keamanan siber ini.

Ia mengatakan, tanpa adanya Lembaga PDP, perusahaan atau instansi itu bisa tidak mempublikasikan laporan insiden kebocoran datanya. Padahal, kata Pratama, tindakan itu melanggar Pasal 46 Ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP.

Ade Ridwan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Pilkada Sumut Memanas: Bobby Nasution, Edy Rahmayadi, dan Mulyono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harga Emas Antam Naik Rp 20 Ribu Hari Ini, Tembus Level Tertinggi

1 jam lalu

Nasabah tengah melakukan transaksi pembelian emas 1 gram menggunakan Antam Gold Machine di Butik Emas Antam Pulo Gadung, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024. Setelah dua hari stabil di harga Rp1.404.000 per gram, hari ini harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik tipis Rp2.000  menjadi Rp1.406.000 per gram. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Emas Antam Naik Rp 20 Ribu Hari Ini, Tembus Level Tertinggi

Harga emas Antam naik Rp 20 ribu menjadi Rp 1.463.000 per Gram hari ini. Menembus level tertinggi


DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

16 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.


DJP Sanggah Kebocoran Data NPWP, CISSReC: Lembaga Mana yang Punya Data Selengkap Itu?

21 jam lalu

Pakar keamanan siber Pratama Persadha. ANTARA/Dokumen Pribadi
DJP Sanggah Kebocoran Data NPWP, CISSReC: Lembaga Mana yang Punya Data Selengkap Itu?

CISSReC, merespons sanggahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) soal adanya indikasi kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sistemnya


Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

1 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Rangka Dukung Pemberitaan Positif pada Pilkada, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. Tempo/Novali Panji
Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.


6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

1 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.


Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

1 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Pakar siber CISSReC meragukan pernyataan Ditjen Pajak Kemenkeu yang membantah adanya kebocoran data 6 juta NPWP langsung dari sistem mereka.


Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru diklaim pulih pada Agustus lalu.


Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

1 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

Menko Polhukam mengklaim bahwa sebagian data NPWP bukan data asli.


7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

2 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

Berikut daftar negara dengan kebocoran data terbanyak menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshar.


6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

2 hari lalu

Bjorka. Istimewa
6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

Tak kurang dari 6 juta data NPWP dijebol Bjorka. Pegiat keamanan siber sebut Bjorka memiliki pemahaman tentang dinamika politik dan sosial Indonesia.