Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pidato Prabowo di Kongres PAN: Haus Kekuasaan hingga Nilai 11 dari 100

image-gnews
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan itu menyinggung soal haus kekuasaan, mengungkit kembali nilai 11 dari 100 hingga hubungannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berikut pernyataan Prabowo terkait ketiga hal tersebut.

Haus kekuasaan

Prabowo mengatakan, untuk menjalankan politik dibutuhkan kekuasaan. Namun, pihak yang terlalu haus akan kekuasaan dapat merugikan masyarakat.

"Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat," ucap Prabowo.

Seseorang yang ingin berkecimpung di dunia politik, kata Prabowo, harus mendapatkan dukungan publik dan mengetahui perbaikin apa saja yang diinginkan publik. Dalam pelaksanaannya nanti, politik dapat mengatur kekuasaan.

"Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki keinginan rakyat, perlu untuk berkuasa. Perlu untuk mendapat kekuasaan," ujarnya.

Menurut Prabowo, politikus yang baik dapat meraih kekuasaan atas izin dari rakyat. Prabowo menyebut itu yang dilakukan oleh seluruh partai politik. Namun, masih ada pihak yang haus akan kekuasaan. 

"Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa," kata dia. 

Nilai 11 dari 100

Prabowo bercerita dalam sejarahnya, Indonesia selalu diganggu oleh kekuatan asing yang membuat masyarakatnya terpecah belah. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap rukun dan damai.

“Rakyat kita butuh golongan elite yang bisa rukun, bisa bersatu bukan selalu mencari-mencari kesalahan. Semua tokoh atau pemipin pasti ada kesalahan," kata Prabowo di sambut riuh kader PAN.

Menteri Pertahan itu mengaku tahu kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh para tokoh. “Mau buka-bukaan? Hah? mau?" tanya Prabowo. “Jangan, karena kita ini ingin yang terbaik. Rayat butuh ketenangan, rakyat butuh kedamaian, rakyat butuh kerukunan, rakyat butuh pemimpin-pemimpinnya bekerja sama.”

Prabowo kemudian menyinggung ciri pemimpin yang baik, yakni seorang pejuang yang harus berani dan tidak memiliki dendam. Ia kemudian mengungkit nilai 11 dari 100. Meski tidak menyebut nama, diketahui nilai 11 itu diberikan oleh Anies Baswedan kepadanya saat debat calon presiden 2024 pada Ahad, 7 Januari 2024 di Istora Senayan.

“Jadi, saya enggak ada masalah. Saya diberi nilai 11. enggak apa-apa. Sungguh, karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58 persen,” ucapnya yang mengaku tak memiliki dendam. 

Dalam sesi saling bertanya antar capres, Anies mulanya meminta Ganjar memberi nilai terhadap kinerja Kemenhan. Ganjar pun memberikan angka 5 untuk kinerja kementerian tersebut.

Menanggapi Ganjar, Anies menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI serta mengkritisi langkah pembelian alutsista bekas.

Anies menjelaskan bahwa kesejahteraan prajurit TNI lebih baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini karena saat itu kenaikan gaji prajurit TNI terjadi sembilan kali.

Selanjutnya: Hubungannya dengan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Canangkan Wanagama Nusantara, Hutan Pendidikan yang Dikelola UGM

32 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara yang berada di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat, 13 September 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Canangkan Wanagama Nusantara, Hutan Pendidikan yang Dikelola UGM

Wanagama merupakan hutan pendidikan yang dikelola Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kawasan hutan serupa yang dicanangkan Presiden Jokowi di IKN


Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

1 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN


Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Penerapan UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourcing

1 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Penerapan UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourcing

Partai Buruh berharap Prabowo Subianto meninjau ulang UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan dan menghapus outsourcing.


Said Iqbal Undang Prabowo ke Acara Kebangkitan Kelas Buruh

1 jam lalu

Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto  memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. Surya Paloh mengatakan telah bersepakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan bertekad melakukan segala upaya untuk menyukseskan pemerintahan ke depan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Said Iqbal Undang Prabowo ke Acara Kebangkitan Kelas Buruh

Said mengklaim bahwa Prabowo mau menghadiri acara itu usai dirinya menemui Dasco.


Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

1 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.


Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

3 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.


Zulhas Sebut Kakao Bakal jadi Komoditas Andalan Prabowo

3 jam lalu

Kementerian Perindustrian menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri. Foto. TEMPO/Hariandi Hafid
Zulhas Sebut Kakao Bakal jadi Komoditas Andalan Prabowo

Mendag Zulhas menyebut industri kakao dan cokelat akan menjadi andalan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa?


Jokowi Ingatkan Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem, Rencana Kenaikan Tiket KRL Berbasis NIK Tunggu Presiden Baru?

3 jam lalu

Penumpang menunggu kereta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menambah impor KRL baru dari Cina sebanyak 8 rangkaian kereta atau trainset senilai Rp2,20 triliun untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek pada tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Ingatkan Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem, Rencana Kenaikan Tiket KRL Berbasis NIK Tunggu Presiden Baru?

Dirjen Perkeretaapian mengatakan, belum ada kepastian naik tidaknya tiket KRL, namun Jokowi mengingatkan menteri jangan buat kebijakan ekstrem.


Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

3 jam lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

Proses transisi ke pemerintahan Prabowo dikawal langsung oleh Presiden Jokowi dengan penyampaian sejumlah arahan dalam sidang kabinet terakhir.


Tak Ada Nama Heru Budi dalam Daftar Nama Usulan Calon Pj Gubernur Jakarta

3 jam lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.  TEMO/Daniel A. Fajri
Tak Ada Nama Heru Budi dalam Daftar Nama Usulan Calon Pj Gubernur Jakarta

Berikut 3 daftar nama usulan Pj Gubernur Jakarta yang diusulkan DPRD DKI. Tidak ada nama Heru Budi.