TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawaid menilai tidak ada hubungan antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Jazilul mengatakan itu merespons pembentukan panitia khusus PKB oleh PBNU untuk mengevaluasi elite partai tersebut. Masalah itu memicu hubungan dua lembaga tersebut memanas akhir-akhir ini.
"Sebenarnya bukan pertikaian, hanya ingin mendudukkan masalah saja bahwa PKB dan PBNU itu tidak ada hubungan sama sekali," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu, 7 Agustus 2024.
Menurut Jazilul PKB berdaulat dengan menjalankan Undang-Undang Partai Politik, sedangkan NU menjalankan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
Sehingga, dia berpendapat, ketika ormas membentuk tim yang mengintervensi kewenangan suatu partai politik maka artinya merupakan bentuk penyerobotan.
"Itu artinya tindakan melawan hukum, itu artinya tindakan melawan konstitusi gitu, dan itu yang memang harus dijelaskan kepada publik supaya masing-masing saling menghormati," kata dia.
Berbeda dengan Jazilul, mantan politikus PKB Effendy Choirie mengatakan PKB tidak pernah ada tanpa peran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan PBNU
"Kalau ada partai dari NU, dari kalangan PBNU yang tidak di-support oleh PBNU, apakah bisa ada? Apakah bisa besar? Saya yakin tidak karena faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri di lingkungan NU itu menjadi partai gurem. Dahulu ada namanya PKU, PNU," kata Choirie di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu siang.
Effendy menjelaskan bahwa mulanya keinginan NU mendirikan partai politik didasari perkembangan situasi masyarakat setelah Presiden Soeharto turun tahta. NU, kata dia, menyambut aspirasi masyarakat tersebut dengan mengeluarkan surat tugas kepada sejumlah pengurus NU untuk mendesain, membuat rumusan-rumusan, dan pokok-pokok pikiran partai.
"Maka, surat tugas itu diketuai oleh Ma'ruf Amin, lima orang, kemudian dibantu oleh sembilan orang tim asistensi. Di situ kemudian membuat visi dan misi, pokok-pokok atau prinsip-prinsip berpolitik bagi partai yang akan didirikan oleh NU yang kemudian namanya berubah menjadi PKB," tutur mantan anggota Komisi I DPR itu
Effendy berpandangan bahwa hubungan PKB dengan PBNU adalah historis, kultural, dan aspiratif. Ia berkesimpulan bahwa yang mendirikan PKB berarti NU.
"Dengan demikian, NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB, mengoreksi bukan ikut campur karena memang sejarahnya begitu, atau menata ulang. Di sinilah bedanya Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain," kata politikus Partai NasDem itu.
Pilihan Editor: Wapres Janjikan Tengahi Konflik, PKB Yogyakarta Tetap Lanjut Polisikan Lukman Edy
