TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI belum bisa menetapkan perolehan kursi legislatif hasil pemilu 2024. Alasannya, ada gugatan pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh partai politik pasca-rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara ulang yang diadakan pada Ahad, 28 Juli 2024.
Semestinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah mengumumkan penetapan kursi legislatif pada Rabu, 31 Juli 2024. "Seharusnya pada sore hari ini (Rabu) kami sudah bisa melakukan perolehan perolehan kursi dan calon terpilih, tetapi kami belum bisa melanjutkannya. Jadi demikian rapat pleno kami. Rapat pleno pada kali ini hanya menyampaikan kondisi terkini," ujar komisioner KPU Idham Kholik.
Sebelumnya, KPU telah memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan 44 dari 297 gugatan pemungutan suara legislatif 2024. Namun, saat penentuan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD RI KPU mendapat informasi adanya permohonan PHPU dari Parpol ke MK. Adapun Partai Golkar menjadi partai dengan gugatan terbanyak.
Dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, berikut daftar gugatan Partai Golkar yang diterima pada 31 Juli 2024.
1. Merasa Dirugikan KPU Kota Bogor
Partai Golkar mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan nomor laporan 07-01-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024. Dalam hal ini, Golkar meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.
Dalam permohonannya, Partai Golkar merasa dirugikan KPU Kota Bogor dalam hasil penyandingan yang dilaksanakan pada 19 Juni 2024. Terdapat kejanggalan di TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cäendek Timur. Adapun di TPS 17 Kelurahan Bubulak ditemui perubahan angka perolehan suara partai Golkar yang telah diubah dengan tipex. Semulanya berjumlah sebanyak 135 suara, berubah menjadi 69 suara. Tak hanya itu, hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur sebanyak 204 suara berubah menjadi 108 Suara.
Berdasarkan perolehan suara yang benar menurut Golkar, total perolehan suara Golkar untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 adalah 27.731 +176 27.907 suara. Jika dikonversi dengan metode sainte league 5 adalah sebanyak 5.581 suara. Dengan demikian, lebih unggul selisih 14 suara dengan suara Partai Nasdem sebanyak 5.567 suara.
2. Protes Hasil Pemilihan di Rokan Hulu 3
Partai Golkar mengajukan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024 dengan nomor laporan 07-01-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024. Tuntutan ini beralaskan KPU tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024. Menurut Golkar, hal ini merugikan perolehan suara Partai Golkar. Terlebih, menjadikan PDIP memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.
Golkar memohon kepada MK membatalkan Keputusan KPU RI Nomor: 1050 Tahun 2024 untuk sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3. Tepatnya pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau di 31 TPS yang berada di areal kawasan perkebunan PT Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pasalnya, Golkar menilai pemungutan suara ulang di 31 TPS di PT Torganda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dimana KPU tidak melakukan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum dilakukannya pemutakhiran data. Tak hanya itu, KPU tidak melibatkan Partai Golkar saat pemutakhiran data dan verifikasi DPT. Adapun seharusnya, selama penyusunan Daftar Pemilih Baru, pengawas pemilihan, calon legislatif maupun tim kampanye berhak memberikan masukan.
Minta oenghitungan ulang surat suara
Partai Golkar mengajukan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan nomor laporan 04-01-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024. Dalam gugatan ini, Partai Golkar memohon kepada MK untuk membatalkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4.
Partai Golkar meminta KPU melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat. Sebelumnya, KPU Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada 17 Juni 2024. Termohon baru melakukan penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi pada 20 Juni 2024.
Dalam pelaksanaanya, KPU Kabupaten Lahat tidak berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI untuk memastikan penggunaan Sirekap. Serta tidak menghadirkan KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara. Hal ini tentunya bertentangan dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum.
KHUMAR MAHENDRA | KARUNIA PUTRI
Pilihan Editor: Golkar Akan Undang Parpol dari Beberapa Negara ke Simposium, Termasuk Partai Komunis Cina
