Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Bawaslu Minta Aparat dan Pejabat Undur Diri jika Mau Maju di Pilkada 2024

image-gnews
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kedua kiri) bersama Pj Wali Kota Padang Andree Algamar (kanan) dan Ketua Bawaslu Sumbar Alni (kiri) memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kedua kiri) bersama Pj Wali Kota Padang Andree Algamar (kanan) dan Ketua Bawaslu Sumbar Alni (kiri) memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja menyebut, majunya sosok petahana termasuk penjabat kepala daerah, aparatur sipil negara, hingga TNI dan Polri di Pilkada 2024 menjadi isu krusial dalam pelaksanaannya. Ia mewanti-wanti kepada para pejabat dan aparat yang ingin berkontestasi di Pilkada agar segera mengundurkan diri.

Bagja meminta agar pengajuan pengunduran diri itu dilakukan sebelum penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun penetapan pasangan calon kepala daerah bakal dilaksanakan pada 22 September 2024.

"Kami ingatkan agar tidak terjadi permasalahan pada saat pencalonan," kata Bagja dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Untuk penjabat kepala daerah diwajibkan melakukan permohonan pengunduran diri maksimal 17 Juli 2024 melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Sementara untuk aparatur sipil negara atau ASN, aparat dari TNI dan Polri yang ingin maju di Pilkada harus mengundurkan diri sebelum 22 September 2024.

Dia juga menyoroti ihwal majunya para elite birokrat derah dan petahana yang memiliki jabatan strategis. Menurut dia, ada potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN.

Sebab, ia menilai mobilisasi ASN itu dapat menjadi sarana efektif untuk meraup suara. Ia mengungkapkan, para petahana ataupun elite birokrat daerah juga berpotensi melakukan politisasi di program kerjanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Masih ditemukan potensi politisasi program kerja, termasuk di dalamnya politisasi bantuan sosial," ujar Bagja.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan, bahwa jajarannya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah yang ingin maju di Pilkada 2024. Jumlah penjabat kepala daerah itu terdiri dari wali kota, bupati, dan gubernur. 

Adapun Kemendagri telah menutup permohonan pengunduran diri bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan di Pilkada 2024. Saat ini Kemendagri sedang menyiapkan pengganti 40 penjabat kepala daerah yang mundur. 

Pilihan Editor: Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Luluk-Risma Kompak Serang Khofifah soal Madura di Debat Pilkada Jawa Timur

2 jam lalu

Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim memberikan pernyataan usai Debat Pilgub Jatim 2024, Jumat 18 Oktober 2024. TEMPO/Hanaa Septiana
Luluk-Risma Kompak Serang Khofifah soal Madura di Debat Pilkada Jawa Timur

Khofifah pun menjawab bahwa ada banyak infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat Madura pada masa dirinya menjadi gubernur Jatim.


Ketika TNI-Polri Kerahkan 115 Ribu Personel dan 10 Kapal Perang pada Pelantikan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel pasukan pengamanan tamu VVIP pelantikan presiden dan wakil presiden di Monas, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik, pada Ahad, 20 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Ketika TNI-Polri Kerahkan 115 Ribu Personel dan 10 Kapal Perang pada Pelantikan Prabowo-Gibran

Operasi pengamanan VVIP untuk pelantikan Prabowo-Gibran berlangsung pada 17-23 Oktober 2024.


Debat Pilkada Jawa Timur, Khofifah Bantah Masyarakat Madura Termarginalkan

5 jam lalu

(dari kiri) Pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan calon wakil gubernur Emil Dardak dalam debat perdana Pilgub Jatim 2024 pada Jumat, 18 Oktober 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube/KPU Jawa Timur
Debat Pilkada Jawa Timur, Khofifah Bantah Masyarakat Madura Termarginalkan

Luluk menanyakan hal itu pada saat segmen tanya-jawab debat Pilkada Jawa Timur yang digelar di Graha Unesa Surabaya, Jawa Timur.


KPU Umumkan Tema Debat Kedua Pilkada Jakarta

5 jam lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil - Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto , dan Pramono Anung-Rano Karno, pada debat pertama peserta Pilkada  2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/aa.
KPU Umumkan Tema Debat Kedua Pilkada Jakarta

Debat kedua Pilkada Jakarta akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2024 di kawasan Ancol, Jakarta Utara.


KPU Tetapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sebagai Tema Debat Kedua Pilgub Jakarta

6 jam lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil - Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto , dan Pramono Anung-Rano Karno, pada debat pertama peserta Pilkada  2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/aa.
KPU Tetapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sebagai Tema Debat Kedua Pilgub Jakarta

KPU berencana melibatkan partisipasi masyarakat dalam debat kedua Pilgub Jakarta 2024.


Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

17 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

Bawaslu kerap kesulitan dalam menangani pelanggaran politik uang karena masalah pembuktian.


Andika Hazrumy Dorong Inovasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Serang

17 jam lalu

Calon Bupati Serang Andika Hazrumy saat konferensi pers di Serang, Banten, pada Jumat,18 Oktober 2024. Dok. Pribadi
Andika Hazrumy Dorong Inovasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Serang

Andika Hazrumy berkomitmen untuk memajukan ekonomi kreatif di Kabupaten Serang.


Hutama Karya Dukung Pendidikan Tinggi 18 Putra Putri TNI Polri

17 jam lalu

Ilustrasi foto. Dok. HK
Hutama Karya Dukung Pendidikan Tinggi 18 Putra Putri TNI Polri

Komitmen Hutama Karya untuk mendukung pendidikan anak-anak pahlawan bangsa.


Pilgub, KPU Maluku Utara Menerima Dokumen Pencalonan Istri Benny Laos Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe

18 jam lalu

Alm. Benny Laos bersama istrinya Sherly Tjoanda/Foto: Facebook/Benny Laos
Pilgub, KPU Maluku Utara Menerima Dokumen Pencalonan Istri Benny Laos Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe

KPU Maluku Utara telah menerima dokumen pasangan calon gubernur Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Sherly adalah istri mendiang Benny Laos.


Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

21 jam lalu

Prajurit TNI mengikuti Apel Gelar Pengamanan VVIP dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden di Monas, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Operasi pengamanan yang dilaksanakan 17-23 Oktober 2024 itu mengerahkan sebanyak 100.000 personel TNI dan 15.000 personel Polri. TEMPO/Subekti.
Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

Personel gabungan TNI yang berasal dari tiga matra akan dikerahkan untuk mengamankan proses pelantikan presiden. Ada sniper dan antidrone.