Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada

image-gnews
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta kepada pimpinan TNI, kejaksaan, hingga Polri tidak melakukan mutasi jabatan selama Pilkada pada November 2024 mendatang. Ia menilai, imbauan itu menyangkut soal pengelolaan anggaran dan penyelesaian sengketa di Pilkada.

"Kami mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri untuk tidak merotasi dulu pejabatnya," kata Hadi saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada di Bali, dipantau dari YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ia mengatakan, lembaga penegak hukum itu perlu menjaga rencana-rencana yang dibuat menjelang persiapan Pilkada. Salah satunya ialah rencana anggaran agar bisa dikelola dengan baik.

Karena itu, Hadi mengimbau agar sementara waktu tidak ada mutasi jabatan di TNI dan Polri. Namun, Hadi meminta agar pejabat TNI dan Polri yang memang sudah waktunya purn tugas sebelum pelaksanaan Pilkada, tidak perlu ditunda masa pensiunnya. 

"Saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu, kecuali yang sudah pensiun," ujarnya.

Selain TNI dan Polri, ia juga mengimbau kepada Kejaksaan Agung agar tidak merotasi jajarannya di tiap-tiap wilayah. Ia mengungkapkan, Kejaksaan Agung memiliki peran sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu di tiap-tiap wilayah Indonesia.

"Akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung supaya tetap dipertahankan sampai Pilkada serentak sekesai," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah agar menjaga stabilitas wilayah, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada serentak November mendatang. Ia meminta situasi di daerah bisa kondusif dan terkendali hingga Pilkada usai.

Termasuk, kata dia, dengan menyiapkan fasilitas perihal penyelenggaraan Pilkada agar berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hadi juga menginstruksikan agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Akhir Juli 2024 lalu, TNI dan Polri kompak melakukan mutasi jabatan kepada ratusan personelnya. Setidaknya ada 256 perwira tinggi TNI yang dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya ialah Mayjen Hasan yang kini dimutasi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad, menggantikan Letjen Muhammad Saleh Mustafa.

Di tubuh Polri, ada 157 personel kepolisian yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang dimutasi untuk penugasan di Kementerian Perdagangan.

Pilihan Editor: Setelah Kepala BP2MI Sebut Inisial T Pengendali Judi Online: Benny Rhamdani Dipanggil Bareskrim Polri, Begini Respons Jokowi

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Kejagung Tak Panggil Brigjen Mukti Juharsa Meski Berulang Kali Disebut dalam Sidang Korupsi Timah

4 jam lalu

Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol. Mukti Juharsa. (ANTARA/Laily Rahmawaty
Alasan Kejagung Tak Panggil Brigjen Mukti Juharsa Meski Berulang Kali Disebut dalam Sidang Korupsi Timah

Nama Brigadir Jenderal Mukti Juharsa kembali disebut dalam sidang tindak pidana korupsi timah


Jaga Independensi KPK, Eks Penyidik Minta Capim yang Nantinya Terpilih Mundur dari Instansi Asal

9 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Jaga Independensi KPK, Eks Penyidik Minta Capim yang Nantinya Terpilih Mundur dari Instansi Asal

Yudi Purnomo Harahap mengomentari komposisi calon pimpinan (Capim) KPK yang didominasi oleh aparat penegak hukum.


Tim Putra Rugby Aceh Raih Emas PON 2024, Empat Atlet Anggota Polda Aceh

15 jam lalu

Tim cabang olahraga (cabor) x-rugby Aceh berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut. Empat atlet dari tim x-rugby tersebut merupakan personel Polri. Foto: Bidhumas Polda Aceh
Tim Putra Rugby Aceh Raih Emas PON 2024, Empat Atlet Anggota Polda Aceh

Empat atlet yang berperan dalam kemenangan tim putra Aceh cabor Rugby X di ajang PON 2024 merupakan personel Podla Aceh.


Pernah Terjadi Ledakan Bom BEJ 24 Tahun Lalu, IHSG Langsung Goyang

1 hari lalu

Kerumunan orang setelah terjadinya ledakan bom di lantai dasar ruang parkir Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jakarta, 13 September 2000. DOK.TEMPO/ Awaluddin R
Pernah Terjadi Ledakan Bom BEJ 24 Tahun Lalu, IHSG Langsung Goyang

Teror bom terjadi di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ). Simak kilas balik peristiwa bom BEJ 24 tahun lalu.


KLHK Terbitkan Aturan Pelindung Aktivis Lingkungan, ICEL: Tinggal Polri yang Belum Punya

1 hari lalu

Aksi meniti slackline saat mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup gelar aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berdampak pada perusakan lingkungan di Bandung, Senin, 26 Oktober 2020.  Mereka melakukan kampanye di persimpangan jalan dan pembentangan spanduk di flyover Pasupati. TEMPO/Prima Mulia
KLHK Terbitkan Aturan Pelindung Aktivis Lingkungan, ICEL: Tinggal Polri yang Belum Punya

ICEL menilai Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024 harus diselaraskan dengan beleid sejenis yang sudah ada. Mereka menunggu komitmen sejenis dari Polri


Permintaan Jokowi kepada Menteri dan Pejabat TNI-Polri Sebelum Pensiun

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024, untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Permintaan Jokowi kepada Menteri dan Pejabat TNI-Polri Sebelum Pensiun

Presiden Jokowi meminta anggota kabinetnya membuat aturan yang mendukung program Prabowo.


Alasan Kejaksaan Tak Terapkan Restorative Justice di Kasus Landak Jawa

1 hari lalu

I Nyoman Sukena, 38 tahun, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ia menjadi terdakwa karena memelihara empat ekor landak jawa (Hysterix Javanica) yang masuk dalam kategori hewan dilindungi. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu
Alasan Kejaksaan Tak Terapkan Restorative Justice di Kasus Landak Jawa

Kejaksaan Agung menjelaskan mengapa tidak menggunakan restorative justice di kasus Nyoman Sukena yang ditangkap karena memelihara landak Jawa.


Polri Apresiasi Anggotanya yang Sudah Berhasil Raih Medali di PON 2024

1 hari lalu

Peraih medali emas judo nomor -90 kilogram putra PON 2024 Aceh-Sumatera Utara 2024, I Kadek Pasek Karisna. (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)
Polri Apresiasi Anggotanya yang Sudah Berhasil Raih Medali di PON 2024

Polri mengapresiasi prestasi anggota mereka yang tengah berlaga dan berhasil meraih medali di PON 2024.


KSAD Sebut Pembentukan Angkatan Siber TNI Dilanjutkan di Era Prabowo

2 hari lalu

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan keterangan soal ledakan Gudmurah Kodam Jaya Ciangsana, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 31 Maret 2024. Maruli menegaskan, keberadaan gudang amunisi tersebut sangat layak lantaran bangunannya baru dibuat ulang tahun 2000. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KSAD Sebut Pembentukan Angkatan Siber TNI Dilanjutkan di Era Prabowo

KSAD mengatakan pembentukan Angkatan Siber TNI sudah pasti terjadi.


Kompolnas Dalami Keterlibatan Brigjen Mukti Juharsa yang Berulang Kali Disebut di Sidang Korupsi Timah

2 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol. Mukti Juharsa. (ANTARA/Laily Rahmawaty
Kompolnas Dalami Keterlibatan Brigjen Mukti Juharsa yang Berulang Kali Disebut di Sidang Korupsi Timah

Kompolnas terus memantau jalannya sidang korupsi timah yang para saksi menyebut keterlibatan Brigjen Mukti Juharsa.