TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mendesak pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menegakkan hak asasi manusia. Ia pun menyoroti sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Pelanggaran-pelanggaran tersebut—mulai dari penindasan atas kebebasan berekspresi, penyingkiran hak komunitas adat, perusakan lingkungan, peningkatan konflik di Papua, hingga penguatan budaya impunitas—merupakan ciri mencolok pelanggaran pemerintah yang lama terhadap kewajiban dan komitmen internasional Indonesia di bidang HAM,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan resmi pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Selain itu, kata Usman, aktivis HAM dan warga sipil kerap mengalami represi. Mulai dari Januari 2019 hingga Oktober 2024, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 454 kasus serangan terhadap 1.262 pembela HAM, termasuk pegiat masyarakat adat, jurnalis, dan aktivis lingkungan.
“Pemerintah baru harus menyadari bahwa aksi protes bukan ancaman bagi negara,” ucapnya. Oleh karena itu, Usman mendesak pemerintahan Prabowo untuk memprioritaskan penegakkan HAM dan memastikan terwujudnya ruang bagi warga untuk bersuara.
Usman menilai pemerintah yang gagal mengatasi pelanggaran di masa lalu dipastikan akan mengulanginya lagi. Sehingga, ia mengatakan pemerintahan selanjutnya memiliki kewajiban untuk mengakhiri sejarah impunitas Indonesia.
Pilihan Editor: Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?
