Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Jazilul Fawaid Soroti Pembentukan Pansus PKB dan Wacana Muktamar Luar Biasa NU

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid sebelum menggelar rapat membahas duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid sebelum menggelar rapat membahas duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Iklan

TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid buka suara soal pembentukan panitia khusus atau pansus PKB untuk mengembalikan partai politik itu ke Nahdlatul Ulama (NU) seperti dilontarkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU atau PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul.

"Kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," kata Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024.

Dia menilai upaya intervensi PBNU untuk mengembalikan PKB ke NU merupakan tindakan batil yang mengambil alih hak yang bukan semestinya.

"Jadi disayangkan organisasi yang didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu juga menegaskan PKB adalah partai politik berdaulat dan bukan badan otonom di bawah naungan NU.

"PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Jadi kamarnya berbeda," ucapnya.

Namun dia menampik soal anggapan elite PKB yang ahistoris dengan PBNU. Dari awal, kata dia, PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU. “Dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB," tuturnya.

Tanggapan Jazilul Soal Wacana Muktamar Luar Biasa PBNU

Gus Jazil mengaku baru mendengar kabar mengenai wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Dia menegaskan PKB tidak akan ikut campur soal MLB yang menjadi urusan warga NU.

"Yang jelas PKB tidak ikut-ikut urusan MLB PBNU, kalau ada silakan saja NU atau masyarakat NU yang melaksanakan, enggak ada hubungan sama PKB," ujar dia.

Meski ada kader PKB yang juga anggota PBNU, dia menekankan partainya akan menghormati dan tidak mengintervensi PBNU apabila ingin menyelenggarakan MLB.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

8 jam lalu

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). Nu.or.id
Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.


Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

2 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.


PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

3 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?


Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.


Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU RI untuk mengikuti undang-undang yang berlaku dalam pembatalan atau penarikan caleg terpilih


Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal beserta jajaran pengurus Partai memberikan keterangan pers terkait Puncak Harlah ke-25 PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu kader dan simpatisan PKB dari seluruh Indonesia, termasuk kiai khos NU. TEMPO/M Taufan Rengganis
Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

Partai politik pro pemerintahan Prabowo sudah diminta menyetor nama calon anggota kabinet Prabowo. PKB mengklaim menyodorkan kader terbaik.


PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

PKB merespons soal pembahasan RUU Kementerian Negara.


PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

PKB mengaku telah menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo.


PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

3 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakkan hukum. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

PKB meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakan hukum.


Serba-serbi Gus Ipul Gantikan Risma Jadi Mensos Tak Sampai 2 Bulan

3 hari lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Serba-serbi Gus Ipul Gantikan Risma Jadi Mensos Tak Sampai 2 Bulan

Gus Ipul dilantik berdasarkan surat Keppres Nomor 102/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia 2019-2024.