INFO NASIONAL – Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Ari Subagio Wibowo, berpendapat, berbagai kebijakan yang dijalankan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selalu beriringan dengan solusi. Sebagai contoh, Heru menata dan menertibkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Contoh lainnya terlihat di sektor pendidikan. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menata guru yang direkrut tidak sesuai aturan berlaku, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kendati begitu, Pemprov DKI Jakarta tak lepas tangan ketika mendapati keluhan dari guru honorer yang kehilangan pekerjaan. Melainkan, memberikan solusi agar aturan tetap ditegakkan dan guru yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengajar.
"Mereka juga diperjuangkan peningkatan kesejahterannya melalui status Kontrak Kerja Individu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil," ucap Ari di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Sebab itu, ia menilai, sudah sepantasnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Pemberian predikat WTP menjadi indikator Pak Heru mampu mengimplementasikan good governance and clean government. Mampu mempertanggungjawabkan penggunaan APBD. Pak Heru berhasil memimpin Jakarta," ujarnya.
Ari menilai, selama memimpin Jakarta, Heru sangat kentara ingin melaksanakan aturan-aturan dan membenahi tata kelola pemerintahan. Ia juga menjadi sosok yang memiliki kelebihan karena dapat berkomunikasi secara baik dengan pejabat negara di pemerintah pusat.
"Hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini memungkinkan berbagai akselerasi untuk mengatasi persoalan Jakarta, terutama banjir dan kemacetan. Sodetan Ciliwung sudah selesai, infrastruktur transportasi publik juga progresnya luar biasa," tuturnya.
Dengan keberhasilan-keberhasilan yang sudah ditorehkan, Ari menilai, Heru masih layak kembali mengemban amanat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta, sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif terpilih hasil Pilkada Jakarta 2024.
"Saat tahapan Pilpres dan Pileg lalu, Jakarta kondusif. Pak Heru menjadi figur yang bisa mengayomi dan merangkul semua. Tentunya, kita berharap, Pilkada Jakarta juga berlangsung aman, lancar, dan kondusif," katanya.
Pengelolaan APBD yang Transparan
Di tempat berbeda, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty, juga mengakui kinerja positif yang dicapai Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Heru. “Di bawah kepemimpinan Bapak Pj. Gubernur, pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mulai dilakukan secara prudent (bijaksana), transparan, dan akuntabel," jelasnya saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Ia berharap, keberhasilan Pemprov DKI untuk ketujuh kalinya mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2023, dapat terus dipertahankan. "Tapi yang lebih penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan, karena pada dasarnya APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan," paparnya.
Wita pun mengakui, saat ini Pemprov DKI memiliki postur APBD yang semakin berkualitas. Sehingga, alokasi anggaran dapat lebih dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krusial warga Jakarta serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.
Kendati begitu, Heru memastikan, Partai Demokrat akan terus mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta. Termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.
Dalam rapat paripurna itu, Heru menyatakan, jajarannya telah berhasil menuntaskan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI mencapai 90,02 persen per 31 Desember 2023. “Angka ini melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,20 persen," ucapnya.
Heru pun menyampaikan terima kasihmutuk untuk apresiasi yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap perolehan predikat WTP dari BPK, atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. "Capaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Heru.
Heru juga menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Sejumlah hal yang disorot Heru, antara lain peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); laporan realisasi anggaran yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; peluang peningkatan target pajak melalui kebijakan fiscal cadaster; serta penerapan sistem online secara real time.
Heru menilai, alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas. Dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan, seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.
Prioritas belanja difokuskan pula untuk pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar-daerah. Ia memastikan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengoptimalkan pencapaian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
"Terkait pelayanan pangan bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), eksekutif berupaya memastikan ketersediaan stok pangan bersubsidi yang berkualitas di semua lokasi dalam jumlah yang cukup. Pelayanan pangan bersubsidi juga telah menggunakan mekanisme pendaftaran online melalui aplikasi untuk pengendalian dan pengawasan pelayanan," tutur Heru.
Ia pun menjelaskan pendataan dan layanan program bantuan sosial KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus dan KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pada tahap pertama tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 674.599 penerima dan bantuan KJMU kepada 15.153 penerima. Sedangkan pada tahap kedua tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima dan bantuan KJMU kepada 19.042 penerima. "Untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU, eksekutif telah menyediakan posko/helpdesk pelayanan KJP Plus dan KJMU di tingkat kota administrasi," ungkap Heru. (*)
