Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

image-gnews
Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koodinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menilai sistem perlindungan hak pendidikan bagi anak masih lemah. Ia merasa miris ketika Hari Anak Nasional 2024 diwarnai dengan kesedihan anak-anak yang tidak dapat masuk sekolah, akibat tidak lulus seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB.

Ubaid berujar pendidikan masih menjadi barang mewah di Indonesia. "Padahal, sekolah adalah barang publik yang mestinya bisa dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali," ucapnya melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Ubaid, sistem PPDB seharusnya berkeadilan bagi semua. Nyatanya, sistem ini membuat para orang tua berebut kursi hingga memunculkan beragam modus kecurangan. 

JPPI mencatat ada lima kecurangan yang sering terjadi saat PPDB 2024, yakni cuci rapor sebanyak 19 persen, sertifikat palsu sebanyak 16 persen. Kasus ini kerap terjadi di jalur prestasi. Kemudian, jual beli kursi sebanyak 15 persen, permainan kuota bangku yang tersedia 11 persen, manipulasi Kartu Keluarga bagi jalur zonasi sebanyak 10 persen. 

Selain itu, permasalahan lain berbentuk pungutan liar, penerima Kartu Indonesia Pintar tapi tidak lulus, adanya siswa titipan, dan sistem online tapi tertutup. Akibat permasalahan tersebut, anak-anak tidak bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi atau "lulus tidak melanjutkan".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam suatu kasus misalnya, anak SD yang tidak dapat lanjut ke SMP. Selain itu, ada anak yang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi putus sekolah atau tidak sampai lulus (drop out).

Sementara itu, Ubaid menyebut pemerintah seolah membiarkan calon peserta didik yang tidak lulus. Ia berharap pemerintah lebih serius memperhatikan dan menjamin pemenuhan hak pendidikan anak di seluruh Indonesia. 

Ia berharap pemerintah dapat menjadikan fenomena kecurangan saat PPDB dan anak yang putus sekolah sebagai evident based dalam membuat kebijakan dan sistem yang dapat melindungi hak anak. Serta, agar anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. "Selamat hari anak nasional, salam right to education for all, no one left behind," ujarnya. 

Pilihan Editor: Jokowi: SDM Papua Bagus, Tinggal Menggosoknya Agar Cemerlang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

JPPI Pertanyakan Kajian Pemerintah yang Ingin Kenalkan Matematika Sejak TK

6 hari lalu

Sejumlah siswa taman kanak-kanak mengikuti gerak lagu bermain gembira massal di Alun-alun Pancasila, Salaiga, Jawa Tengah, Kamis 2 Mei 2024. Sebanyak 2.500 siswa taman kanak-kanak mengikuti gerak lagu bermain gembira secara massal untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
JPPI Pertanyakan Kajian Pemerintah yang Ingin Kenalkan Matematika Sejak TK

JPPI mempertanyakan rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenalkan matematika sejak TK.


JPPI: PPDB Jangan Jadi Hajatan Sekolah Negeri

13 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI: PPDB Jangan Jadi Hajatan Sekolah Negeri

JPPI mendorong pemerintah untuk melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan PPDB.


JPPI Ungkap 5 Hal yang Harus Dibenahi Prabowo-Gibran di Sektor Pendidikan

13 hari lalu

Juru bicara Koalisi Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (KOPAJA) Ubaid Matraji, saat melakukan orasi di depan massa aksi JALAN SANTAI KAMPANYE #SEKOLAH BEBAS BIAYA, di kawasan CFD Bundaran HI, pada Minggu, 7 Juli 2024. Foto: TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
JPPI Ungkap 5 Hal yang Harus Dibenahi Prabowo-Gibran di Sektor Pendidikan

JPPI memberikan lima catatan di sektor pendidikan untuk peebaikan pada pemerintahan Prabowo-Gibran


JPPI: Darurat Kekerasan di Sekolah Harus Jadi Perhatian Menteri Baru

13 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI: Darurat Kekerasan di Sekolah Harus Jadi Perhatian Menteri Baru

JPPI mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk memperhatikan fenomena kekerasan di sekolah.


JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

58 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Jakarta dan Indonesia (KOPAJA) mengadakakan aksi jalan santai di CFD dengan kampanye
JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

Usulan memotong anggaran pendidikan berpotensi akan memperburuk kualitas pendidikan.


JPPI Ragu Biaya Pendidikan Dasar Jadi Penyumbang Utama Inflasi

4 September 2024

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI Ragu Biaya Pendidikan Dasar Jadi Penyumbang Utama Inflasi

Koordinator JPPI Ubaid Matraji meragukan kesimpulan BPS jika biaya pendidikan dasar jadi penyumbang utama inflasi di Agustus lalu. Sebab biaya pendidi


Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

6 Agustus 2024

Kasi Intel Kejari Depok M. Arief Ubaidillah (kiri) didampingi Kasi Pidsus Kejari Depok Mochtar Arifin saat dimintai keterangan terkait pemanggilan operator SMPN 19 Depok ke Kejari, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

Kejaksaan menemukan aliran dana dalam skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok yang mencapai puluhan juta rupiah.


JPPI: Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Bukan Melindungi, tapi Merusak Anak

6 Agustus 2024

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI: Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Bukan Melindungi, tapi Merusak Anak

Pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan memantik polemik.


Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

3 Agustus 2024

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

Terungkapnya skandal katrol nilai rapor membuat sembilan pegawai Dinas Pendidikan Kota Depok terancam dipecat


Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

1 Agustus 2024

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

Kejaksaan Negeri Depok memperoleh sejumlah fakta di balik katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.