TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan meninjau secara langsung mulainya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran kedua di Posyandu Rawajali III Perumahan Graha Nendali, Jayapura, Papua, pada Selasa, 23 Juli 2024.
Kedatangan Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan pejabat negara lainnya ke Posyandu Rawajali III Perumahan Graha Nendali merupakan rangkaian puncak Hari Anak Nasional (HAN) Ke-40 Tahun 2024.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang di Sentani, Selasa, mengatakan pelayanan Posyandu Rajawali III akan berjalan seperti biasa saat kunjungan Jokowi ke tempat itu.
“Bapak Presiden dan rombongan akan menyaksikan secara langsung pengentasan imunisasi polio kepada anak di Posyandu Rawajali III,” katanya. Menurut Edward, koordinasi untuk kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu telah berjalan dengan baik, antara Panitia Pusat HAN Ke-40 dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
“Kami terus membangun komunikasi dari malam hingga pagi ini termasuk kesiapan orang tua untuk membawa anaknya ke Posyandu Rawajali III,” ujarnya.
Dia menjelaskan kurang lebih 120 balita dan anak akan menghadiri mulainya PIN Polio putaran kedua di Provinsi Papua yang saksikan Jokowi.
“Tujuh kader posyandu dan ditambah lima petugas kesehatan dari puskesmas akan membantu suksesnya penyelenggaraan pengentasan dan dimulainya PIN Polio putaran kedua di Papua,” ujar Edward.
Dia mengharapkan dengan disaksikannya secara langsung PIN Polio oleh Presiden Jokowi maka akan mendongkrak pelaksanaan pemberian vaksin polio kepada anak-anak secara nasional khususnya Papua.
“Selain kegiatan PIN Polio juga ada pemberian makanan bergizi atau tambahan kepada balita dan anak yang mengikuti kegiatan tersebut di Posyandu Rawajali III,” ujarnya. Dalam kegiatan itu juga ada pemberian bantuan dari pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat Papua.
Presiden Jokowi akan melakukan diskusi atau tanya jawab dengan masyarakat menyangkut kesehatan dan kesejahteraan sosial di Papua khususnya Kabupaten Jayapura.
Pilihan editor: KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi
