INFO NASIONAL – Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero), dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Alokasi PMN tersebut mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen. Ini selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku pimpinan rapat kerja mendukung penuh alokasi PMN sebagai upaya PLN dalam memberikan akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.
“Kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN bersama pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T. Menurutnya, saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.
“Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.
Kata Darmawan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa atau Lisdes untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100 persen.
Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.
Darmawan mengatakan, PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke pelosok meskipun dihadapkan pada tantangan aksesibilitas, geografis, kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial.
Menurut Darmawan, lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes akan lebih terukur dan tepat sasaran.
"Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara,” ujar Darmawan.
Dalam periode 2015-2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.
Hingga Mei 2024, capaian rasio desa berlistrik nasional berada di angka 99,87 persen. PLN pun terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target rasio desa berlistrik 100 persen.
“Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata dia.
Menteri BUMN, Erick Thohir berharap, lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujarnya. (*)
