TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh mengingatkan para kepala daerah bahwa lembaganya selalu terbuka jika ingin membangun sistem pencegahan korupsi dan tata kelola keuangan. Ia menyarankan kepada kepala daerah untuk menemui BPKP alih-alih ditangkap oleh Kejaksaan Agung.
"Masalahnya mau apa tidak (membangun sistem) dan saya kira saatnya sekarang mau, karena Pak Jaksa Agung galak sekali," kata Yusuf Ateh di sebelah Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat koordinasi pusat dan kepala daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.
Yusuf Ateh menyebut bahwa dia sudah 10 tahun lebih berkeliling ke Pemda dan menemukan masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif. Angkanya mencapai 53 persen pada 2023, dengan total Rp 142 triliun.
"Semua juga sudah tahu sebenarnya cuma untung-untungan aja. Mudah -mudahan enggak ketangkap. Jadi makanya saya tidak banyak bicarakan. Karena sebenarnya sama -sama sudah tahu kita nih, tahu ngeles-nya segala macam, cuma kucing -kucingan aja," kata Yusuf Ateh.
Dalam panel yang sama dengan Yusuf Ateh, ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi perlu kesadaran semua pihak. Kejaksaan, kata dia, tidak mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi objek untuk ditangkap.
"Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini. Kita rawat negeri ini dan tentunya karena penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia sangat rendah," katanya.
Rapat koordinasi pusat dan daerah hari ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah di seluruh Indonesia disebut hadir.
Presiden Prabowo Subianto diagendakan memberikan arahan kepada para kepala daerah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya menyebut pidato yang akan disampaikan Prabowk adalah mengenai kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas.
"Terutama yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian program perumahan, program hilirisasi, dan makan bergizi gratis," kata Hasan melalui keterangan video pada Senin, 4 November 2024.
