TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengatakan bahwa belum ada rencana untuk memindahkan kantor presiden ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam waktu dekat. Alasan utamanya adalah infrastruktur di sana masih belum siap.
"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah, " kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Jokowi mengatakan sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono soal pembangunan di IKN. Dari laporan itu, pembangunan kantornya belum sepenuhnya rampung. "Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap)."
Pada awalnya, Jokowi merencanakan untuk memindahkan kantor presiden ke IKN pada Juli 2024, bersamaan dengan selesainya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah juga merencanakan untuk mengadakan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus tahun ini di IKN.
Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, sebelumnya menyatakan bahwa progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen. Satgas menargetkan proyek ini selesai pada pekan kedua Juli 2024, sehingga bisa digunakan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
Danis juga menjelaskan bahwa bilah sayap Garuda telah dipasang dan selesai sekitar tiga hari yang lalu. Saat ini, pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pemasangan sayap di sisi ujung kanan dan kiri.
"Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. "Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca."
Selain kantor presiden, Danis menuturkan proyek yang akan selesai akhir bulan ini, antara lain kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Gedung lain, seperti Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara, juga bisa difungsionalkan sebagian.
Menanggapi itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Djarot Saiful Hidayat, meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap. Oleh karena itu, Djarot mengatakan sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan.
“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurut Djarot, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN. Namun nyatanya IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Djarot mencontohkan masih banyak yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan infrastruktur.
“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata dia.
Dia juga memprediksi proyek IKN akan mengendur pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari Prabowo.
Kabar terakhir, Jokowi tidak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui Keppres. Jokowi masih melihat situasi di lapangan.
SUKMA KANTHI NURANI | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Djarot PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Terlalu Memaksakan Pindah ke IKN
