TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Hadi Tjahjanto, mengatakan ada peningkatan ancaman mis-informasi serta polarisasi sosial dan politik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Peningkatan ancaman tersebut seiring dengan banyaknya daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini.
Karena itu, Hadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat turut serta menjaga berlangsungnya pilkada serentak 2024. "Kami sepakat seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamaanan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024", kata Hadi dalam rapat koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera, Selasa, 9 Juli 2024.
Ia berharap terbangun sinergitas di dalam seluruh lapisan masyarakat, baik lembaga maupun instansi terkait. "Kita harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, dan instansi terkait dengan satu kesatuan, yaitu sinergitas," kata dia.
Mantan Panglima TNI ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan pilkada yang damai, semua pihak harus menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan pemungutan suara pada pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Pilkada serentak digelar di 545 daerah, yang terdiri atas 37 provinsi dan 508 kabupaten-kota.
Saat ini KPU tengah melakukan pendataan pemilih di setiap daerah. Total pemilih pada Pemilu 2024 lalu mencapai 203 juta, yang tersebar di 83.731 desa dan kelurahan. Angka pemilih ini yang akan diperbarui lagi.
Pilihan Editor : Peluang PKS dan PSI Berkoalisi di Sejumlah Daerah
