Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Haris Azhar Soroti Besaran Anggaran Sistem Digital di Indonesia, Mengendus Dugaan Penyelewengan Dana

image-gnews
Novel Baswedan, Aulia Postiera, dan Haris Azhar. Youtube
Novel Baswedan, Aulia Postiera, dan Haris Azhar. Youtube
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar menyoroti besarnya anggaran sistem digital di Indonesia yang diambil dari APBN dan APBD namun hasilnya tidak efektif. Pernyataan itu disampaikannya menanggapi rentannya data keamanan siber milik pemerintah. Terbaru, data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sempat diserang peretas Ransomware.

“Kira-kira empat sampai lima tahun lalu kita pernah mengumpulkan web-web yang dibuat oleh K/L (kementerian atau lembaga) dan Pemda (pemerintah daerah), kebanyakan dibuat di Wordpress tapi menggunakan dana APBD,” kata Haris dalam siniar bersama eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan penggiat IT Security Aulia Postiera di YouTube Novel Baswedan, tayang Ahad, 7 Juli 2024.

Dugaan korupsi pembangunan sistem digital

Menurut Haris, artinya ada belanja negara yang besar terhadap sistem, kapasitas, dan operasionalisasi digital. Penggunaan Wordpress yang keamanannya jelas lebih rentan tentu efektifnya menjadi pertanyaan.Haris mengibaratkan pemerintah seperti membeli kacang goreng dan menunjukkan bahwa mereka telah memiliki sistem digital.

“Ya itu mah cuman (seperti) belanja kacang goreng di depan, masukin toples, nih kita udah punya nih (sistem digital),” kata Haris.

“Lemah sekali berarti scurity-nya, ya?” ujar Novel.

“Pertanyaannya, efektif atau tidak?” kata Haris.

Anggaran besar namun hasil ecek-ecek tersebut membuat Haris mengendus adanya dugaan penyelewengan dana. Dia mempertanyakan selama ini adakah pihak yang melakukan audit. Pemeriksaan yang dilakukan, kata dia, bukan pada konteks tematik atau penggunaan pada institusional tertentu. Tapi dilihat secara horizontal dari K/L dan Pemda.

“Bukan pada tematik atau bukan pada institusional tertentu penggunaanya. Kan K/L sama Pemda biasanya begitu kan. Tapi dilihat secara horizontal dari semua K/L dan Pemda, penggunaan digital itu sebetulnya berapa besar? Sejauh mana efektifitas?” kata dia.

Haris mengatakan, penyelewengan dana kemungkinan tidak terjadi dalam pembelanjaan anggaran. Namun korupsi, kata dia, justru terjadi saat anggaran telah dibelanjakan tetapi tidak digunakan. Praktik seperti ini menurutnya banyak kejadian di instansi pemerintah. Sebab, belanja ecek-ecek adalah cara lazim rezim penguasa menggunakan anggaran besar.

Menanggapi itu, Novel mengatakan pihaknya juga mendengar bahwa fenomena ini kemudian membuat Kementerian Keuangan membatasi penggunaan anggaran untuk sistem digital. Besarnya anggaran, pihaknya menduga, membuka peluang besar terjadinya korupsi dana sistem digitalisasi. Apalagi jarang sekali adanya pemeriksaan terkait penyelewengan anggaran di kasus tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Memang saya pernah dengar itu, dari aturan Kementerian Keuangan yang akhirnya membatasi pembuatan aplikasi ataupun website (pemerintah) karena dianggapnya terlalu berlebihan. Dan memang setahu saya anggarannya terlalu besar dan dugaan saya korupsinya juga besar. Tapi, jarang sekali diperiksa di kasus itu,” kata Novel Baswedan.

Alasan pemerintah bentuk PDNS

Sementara itu, menurut Aulia, alasan pemerintah membentuk PDN adalah untuk menyikapi adanya puluhan ribu sistem digital milik L/K dan Pemda yang memiliki kerentanan keamanan. Total, kata dia total ada 24,700 aplikasi yang ketika dibangun tidak ada standar keamanannya. Dengan adanya pusat data secara nasional, kata dia, data-data milik L/K dan Pemda bisa saling beroperasi. Ironisnya, PDNS belum siap.

“PDN bagus. Cuma, kan, menjadi ribut sekarang karena PDNS-nya ini tidak siap. Dan sempat terjadi gangguan di imigrasi sampai tiga hari (karena peretasan),” kata Aul, sapaan Aulia Postiera.

Novel setuju kebijakan pembentukan PDN adalah upaya bagus. Menurut dia, proyek ini telah dimulai sejak November 2022 dan direncanakan rampung dan launching pada Oktober 2024. Lucunya, kata eks Penyidik Senior KPK ini, pemerintah justru juga membuat PDNS dengan menyewa dua server milik di Serpong dan Surabaya. Dananya Rp 700 miliar.

“Pertanyaannya, kenapa harus menyewa dua server itu? Server-server yang sudah ada juga masih bisa berfungsi. Tinggal menunggu pemindahan, selesai, jalan. Tidak perlu mengeluarkan uang Rp 700 milir. Tidak perlu juga keluar dampak risiko dari bocor yang biayanya juga enggak akan terukur,” kata Novel.

Menurut Aul, pembentukan PDNS sementara lantaran adanya urgensi. Kemungkinan salah satu alasannya, saat PDN telah siap, proses sinkronisasinya dapat berlangsung dengan cepat. Sebab, data tersebut sudah terkumpul di PDNS. Hanya saja, kata dia, pihaknya tidak tahu apa alasan pastinya pembentukan PDNS tersebut. Perlu adanya penyelidikan termasuk membuka dokumen anggaran.

Di sisi lain, Haris justru mempertanyakan pihak pengambil keputusan kebijakan pembentukan PDNS. Pihaknya menduga ada intervensi dari atasan yang menyebabkan PDNS dibentuk. Sebab, jika mengikuti ketertiban undang-undang pengadaan barang dan jasa dan aturan turunnya, tidak mungkin suatu kebijakan dipercepat kalau tidak ada penyebab.

“Kan ini enggak gampang, mengoperasikan yang sementara terlebih dahulu maju, pasti ada intervensi,” katanya. “Mestinya DPR juga memeriksa itu, selain menuduh ada kebodohan, apakah kebodohannya juga sampai ke yang memaksa dari atasan supaya beroperasi,” ujarnya.

Pilihan Editor: Alasan Haris Azhar, Aulia Postiera, dan Novel Baswedan Menduga Peretasan PDNS Pengalihan Isu Judi Online

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jumlah Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Siapa Saja?

23 menit lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Jumlah Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Siapa Saja?

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengatakan para pendaftar yang sudah menyertakan dokumennya memiliki latar belakang yang beragam.


KPK Selesai Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

1 jam lalu

Sidang Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Untuk Program DP Nol Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Senin, 1 Juli 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat./Tempo. Mutia Yuantisya
KPK Selesai Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

KPK juga telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang di kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, termasuk 1 WNA.


Gazalba Saleh Bantah Terima Uang Rp 650 Juta untuk Pengurusan Kasus di MA

2 jam lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Gazalba Saleh Bantah Terima Uang Rp 650 Juta untuk Pengurusan Kasus di MA

Hakim Agung non aktif, Gazalba Saleh, membantah telah menerima uang Rp 650 juta dalam pengurusan kasus UD Logam Jaya di MA.


4 Mantan Pegawai KPK yang Tergabung di IM57+ Institute Daftar Capim KPK, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
4 Mantan Pegawai KPK yang Tergabung di IM57+ Institute Daftar Capim KPK, Apa Alasannya?

Ketua IM57+ Institute mengungkapkan alasan keempat mantan pegawai KPK yang ikut daftar Capim.


Total Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Didominasi Lak-Laki

3 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Total Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Didominasi Lak-Laki

Pendaftaran calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK telah ditutup sejak Senin, 15 Juli 2024.


Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Periksa Satu Saksi Soal Paket Pekerjaan di Balai Perkeretaapian

3 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang baru dilantik, Rudi Setiawan (kanan), menghadirkan Direktur PT. Bhakti Karya Utama, Asta Danika sebagai tersangka baru dalam kasus suap proyek DJKA, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 November 2023. Asta disebut memberikan suap dalam proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Periksa Satu Saksi Soal Paket Pekerjaan di Balai Perkeretaapian

KPK kembali memeriksa satu saksi dalam kasus korupsi DJKA Kemenhub.


Para Pimpinan KPK yang Kembali Daftar Seleksi Capim periode 2024-2029

3 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Para Pimpinan KPK yang Kembali Daftar Seleksi Capim periode 2024-2029

Sejumlah pimpinan KPK kembali mengikuti pendaftaran Seleksi Capim KPK periode 2024-2029. Siapa saja mereka?


Profil Sudirman Said, Eks Co-Captain Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang Ikut Seleksi Capim KPK

4 jam lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Profil Sudirman Said, Eks Co-Captain Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang Ikut Seleksi Capim KPK

Apa alasan Sudirman Said memutuskan untuk mendaftar seleksi capim KPK? Lantas, apa harapan eks co-captain Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu?


Alasan Ketua KPK Nawawi Pomolango Tak Ikut Seleksi Capim

4 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Alasan Ketua KPK Nawawi Pomolango Tak Ikut Seleksi Capim

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango tak ikut seleksi Capim KPK. Apa alasannya?


Soal Capim dan Calon Dewas KPK, Chandra Hamzah Imbau Pansel Tak Paksakan Diri

4 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Soal Capim dan Calon Dewas KPK, Chandra Hamzah Imbau Pansel Tak Paksakan Diri

Pansel Capim dan Calon Dewas KPK diminta tak sungkan menyatakan gagal jika tak menemukan kandidat yang sesuai.