TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara soal kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyodori putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024.
Kabar ini awalnya diembuskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Habsyi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang kepada sejumlah partai politik (parpol) untuk diusung dalam Pilkada Jakarta.
PKB: Tidak ada
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah jika partainya disodori nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Tidak, tidak ada," kata Jazilul usai menghadiri agenda pertemuan pembahasan rangkaian agenda HUT Ke-79 RI dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.
Atas adanya kabar tersebut, Jazilul mengaku tidak mengetahuinya dan meminta untuk ditanyakan langsung ke pihak PKS.
"Tanya PKS, jangan tanya saya," kata dia.
Jazilul menegaskan dalam mengusung nama-nama di pilkada, PKB memutuskannya berdasarkan aspirasi di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang ada.
Selain itu, juga mencermati konstelasi politik nasional. Untuk itu, ia mengatakan untuk urusan pilkada, juga jangan dikait-kaitkan dengan Presiden.
"Kamu jangan ikut-ikutkan Pak Presiden," kata Jazilul.
PAN: Saya nggak pernah dengar tuh
Senada Jazilul, Ketua Tim Desk Pilkada DPP PAN Yandri Susanto juga menyampaikan partainya tidak pernah ditawari Jokowi untuk mengusung Kaesang di Pilkada 2024.
"Kalau Pak Jokowi cawe-cawe saya nggak dengar tuh, dan Pak Jokowi nggak menawarkan kemana-mana, nggak," kata Yandri setelah bertemu Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.
Saat dimintai tanggapannya soal isu Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe politik di Pilkada 2024, ia mengatakan, yang terjadi justru PAN meminta restu mengusung nama Kaesang kepada Presiden Jokowi yang merupakan ayah Kaesang.
Menurutnya, Kaesang sebagai warga negara Indonesia dan juga ketua umum partai politik memiliki hak untuk maju di pilkada.
Namun demikian, kata dia, kemungkinan PAN mengusung Kaesang di pilkada masih memerlukan pembicaraan panjang.
Adapun komunikasi PAN dengan Kaesang, kata Yandri, terus terjadi dalam kapasitas Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.
"Karena kita banyak koalisi dengan PSI di kabupaten, kota, provinsi, ya pasti komunikasi sama Mas Kaesang, sama Raja Juli Antoni sebagai sekjen," jelasnya.
