"Ini sudah kami lakukan penguatan. Tim dari BSSN on-site di sana untuk meyakinkan bahwa di Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi serangan siber. Ini salah satu upaya kami," ujar Hinsa.
Kominfo Pastikan Pembangunan PDN Permanen Tetap Berjalan
Adapun Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menyatakan proses pembangunan Permanen tetap berjalan sesuai target pasca serangan ransomware ke PDNS. Lumpuhnya PDNS karena serangan siber yang menyebabkan 282 tenant layanan pemerintah itu terjadi sejak 20 Juni 2024.
"Kasus (serangan ransomware) ini tidak mengganggu tahapan-tahapan pembangunan PDN yang lebih permanen," ujarnya di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Dia menyebutkan, pada Agustus 2024, PDN Permanen di Cikarang, Jawa Barat itu bakal diresmikan pemerintah. Akibat bobolnya pusat data di Surabaya itu, Usman mengungkapkan pemerintah bakal mengevaluasi pembangunan PDN Permanen.
Pemerintah, ujar dia, akan memastikan sistem keamanan yang dipakai di PDN Permanen sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Nantinya pemerintah akan mengecek apakah PDN Permanen ini sudah matang keamanan sibernya, baik dari segi fisik maupun teknisnya.
"Jadi tidak mengganggu lah. Kami tinggal pastikan saja, kasus ini kan menjadi pembelajaran berharga," ucapnya.
Usman mengklaim lima tenant layanan pemerintah yang terkena serangan ransomware di PDNS di Surabaya sudah pulih. Tenant layanan pemerintah yang sudah pulih di antaranya layanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, layanan sikap Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan perizinan event Kota Kediri milik Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, ASN Digital, dan layanan Si Halal Kementerian Agama.
Dia menuturkan prioritas pemerintah saat ini ialah memulihkan tenant yang memiliki back up data. Menurut dia, baru ada 44 tenant layanan pemerintah yang memiliki cadangan data.
Usman menargetkan, hingga akhir Juni nanti, 18 tenant bisa dipulihkan dari serangan ransomware di PDNS 2, Surabaya itu. Dia mengungkapkan upaya pemulihan sistem layanan pemerintah ini perlu dilakukan secara cepat agar pelayanan dan akses publik tidak terganggu lama.
NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA
Pilihan editor: Respons Parpol KIM Soal PKS Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta
