Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Tanah Datar Hadiri Peresmian 15 MPP Oleh Menteri PANRB

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tanah Datar, bersama 14 MPP lainnya, di Seraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 Juni 2024.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang juga menghadiri peresmian tersebut, mengucapkan terimakasih kepada Menteri PANRB yang telah meresmikan MPP Tanah Datar.

“Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri PANRB karena sudah meresmikan secara bersama-sama MPP di tempat kami. Yang tadinya masih dianggap satu pintu, sekarang sudah jadi MPP baik itu secara digital dan non digital,” ujarnya, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Kata Eka, untuk sampai di tahap ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar sudah merencanakan pembangunan MPP sejak 2020. Pembangunan yang menelan biaya Rp2,8 miliar ini berjalan cepat sehingga pada 24 Januari 2024, dirinya melakukan soft launching pembukaan MPP Tanah Datar. Menurutnya, ini menjadi bentuk keseriusan Pemkab Tanah Datar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

Eka mengatakan, dengan peresmian MPP Tanah Datar hari ini, masyarakat akan lebih mudah mengurus segala macam perizinan yang diperlukan. Apalagi gedung MPP Tanah Datar dibangun dengan desain yang inklusif sehingga ramah bagi kaum disabilitas.

“Tentunya setelah hari ini kita resmikan oleh Pak Menteri, ini sangat bermanfaat. Masyarakat akan lebih mudah dalam pengurusan izin-izin dan segala macam. Pengurusan-pengurusan itu cukup melalui digital maupun bisa langsung datang ke 15 gerai yang kita buka di mal itu,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum adanya MPP Tanah Datar, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengurus keperluannya karena membutuhkan proses yang panjang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Oh pasti banyak kendala, pengurusannya lama, prosesnya panjang. Kalau ada MPP kan cuma sebentar, selesai urusannya. Kalau dulukan bisa sampai berhari-hari. Sekarang kita harapkan tidak sampai berhari-hari,” katanya.

Kata Eka, hadirnya MPP Tanah Datar ini bisa meningkatkan kepuasan publik mencapai lebih dari 80 persen.

“Itu sudah ada tingkat kepuasan. Sudah disurvei ya. Alhamdulillah tingkat kepuasan masyarakat di atas 80 persen,” kata dia.

Ia berharap, kedepannya MPP Tanah Datar bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Pihaknya juga berencana untuk menambah gerai demi memaksimalkan pelayanan.

“kita akan membuka gerai-gerai yang memang belum kerjasama dengan kita. Contoh hukum, pengadilan, kejaksaan Itu bisa ditambah di situ dan banyak lagi yang memang ada urusan dengan pelayanan Itu akan kita tambah,” kata dia. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Benarkah Ada Migrasi BPA dari Kemasan Galon ke Air Saat Distribusi?

1 jam lalu

Ilustrasi galon air minum dalam kemasan. Dok. Colegality
Benarkah Ada Migrasi BPA dari Kemasan Galon ke Air Saat Distribusi?

Di media dan sosial media beredar informasi soal migrasi Bisphenol A (BPA) dari galon polikarbonat (PC) ke air minum yang terjadi saat galon masih didistribusikan dengan truk terbuka.


Pelita Air dan Kementerian ESDM Sepakat Kembangkan Bandara Pondok Cabe Berkonsep Ramah Lingkungan

1 jam lalu

Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi saat penandatanganan kerjasama Pelita Air dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kantor Pusat PT Pelita Air Service, pada Selasa 5 November 2024. Dok. Pertamina
Pelita Air dan Kementerian ESDM Sepakat Kembangkan Bandara Pondok Cabe Berkonsep Ramah Lingkungan

Pelita Air dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan GIZ dan mendukung target Pertamina mencapai Net Zero Emission 2060.


Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal

2 jam lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan konsumen, Kantor OJK, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal

Sejak 2017 s.d. 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan illegal


Dana Desa Dapat untuk Membantu Penanggulangan Perubahan Iklim

2 jam lalu

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Kesitimewaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jaka Sucipta saat menjadi pembicara dalam Lomba Desa dan Temu Karya Nasional (TKN) di Bali, Senin 4 November 2024. Dok. Kemendagri
Dana Desa Dapat untuk Membantu Penanggulangan Perubahan Iklim

Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp8-12 juta per desa untuk mendukung penanganan perubahan iklim.


Marak Cybercrime, BRI Pastikan Seluruh Data Nasabah Aman

2 jam lalu

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha saat menghadiri Product Development Conference (PDC) Tech in Asia 2024 di Jakarta pada Selasa, 25 Juni 2024. Dok. BRI
Marak Cybercrime, BRI Pastikan Seluruh Data Nasabah Aman

Pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang


BRI Publikasikan Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan III 2024

3 jam lalu

Ekspansi bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, yang disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, dan persaingan usaha yang semakin ketat. Dok. BRI
BRI Publikasikan Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan III 2024

Ekspansi bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6


Kemendagri: Desa Hanura Lampung Jadi Desa Teladan PKAD 2024 dengan Rekam Jejak Anti-Korupsi

4 jam lalu

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval. Dok. Kemendagri
Kemendagri: Desa Hanura Lampung Jadi Desa Teladan PKAD 2024 dengan Rekam Jejak Anti-Korupsi

Desa Hanura di Lampung menang lomba desa teladan PKAD 2024. Kemendagri menilai desa ini layak jadi contoh karena sukses menerapkan hasil pelatihan P3PD. Desa tersebut juga pernah dinobatkan oleh KPK sebagai Desa Anti-Korupsi.


Kemendagri Gelar Pelatihan P3PD untuk Camat demi Pembangunan Desa Berkualitas

5 jam lalu

Pelaksana Harian Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil, Kemendagri, Edi Cahyono, menyampaikan kata sambutan saat pelatihan camat se-Indonesia dalam program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dok. Kemendagri
Kemendagri Gelar Pelatihan P3PD untuk Camat demi Pembangunan Desa Berkualitas

Kemendagri menegaskan pentingnya peran camat dalam pembangunan desa untuk Indonesia Emas 2045. Melalui Program P3PD, camat dilatih mengarahkan belanja desa yang efektif


BUMDesa Lampung Mengolah Sampah Pasar untuk Mendongkrak Ekonomi Desa

5 jam lalu

Ilustrasi pemilahan dan pengolahan sampah anorganik. Dok. ANTARA News/Muhammad Zulfikar
BUMDesa Lampung Mengolah Sampah Pasar untuk Mendongkrak Ekonomi Desa

Desa Hanura di Lampung layak menjadi teladan bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.


Kemendagri Latih Ribuan Camat Lewat Program P3PD

5 jam lalu

Pelaksana Harian Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil, Kemendagri, Edi Cahyono, menyampaikan kata sambutan saat pelatihan camat se-Indonesia dalam program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dok. Kemendagri
Kemendagri Latih Ribuan Camat Lewat Program P3PD

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melatik ribuan camat demi meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).