Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pria Asal Blitar Laporkan Dua Pelaku Perdagangan Orang, Korban Diperdagangkan di Kamboja

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Ilustrasi Perdagangan orang atau Human trafficking. shutterstock.com
Ilustrasi Perdagangan orang atau Human trafficking. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pria asal Blitar, Jawa Timur, melaporkan dua orang yang diduga terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelapor juga merupakan korban TPPO yang terbuai dengan rayuan kedua pelaku.

Kuasa hukum korban, Habibus Shalihin, mengatakan bahwa dua orang terlapor merupakan pria asal Blitar dan Madura. “Pelaku yang orang Madura ini tinggal di Malaysia,” kata Habibus kepada Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Habibus menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat korban ditawari salah seorang pelaku untuk bekerja di Polandia sebagai staf IT pada 2023. Korban yang masih berusia 22 tahun itu pun terbuai dengan gaji dan kehidupan yang dijanjikan pelaku.

“Nyatanya, korban tidak pernah pergi ke Polandia, malah dikirim bekerja sebagai pekerja konstruksi di Malaysia,” kata Habibus.

Selang setahun, korban kembali dihubungi pelaku untuk bekerja ke luar negeri. Kali ini, pelaku menjanjikan pekerjaan di Singapura. Korban kembali terbujuk dengan rayuan pelaku.

“Korban kembali tertipu, dia justru diperdagangkan ke sebuah tempat eks kasino di perbatasan Kamboja-Thailand sebagai scammer yang dipaksa menipu target lewat media sosial,” ucap Kepala Advokasi LBH Surabaya itu.

Tak hanya itu, paspor korban juga ditahan dan gajinya dipotong oleh pemberi kerja dengan berbagia alasan. Bahkan, korban tidak penah mendapat upah sepeser pun selama bekerja. 

Korban pun mencari cara agar bisa melapor, termasuk berkomunikasi lewat media sosial untuk menghubungi KBRI setempat ketika ada kesempatan memegang telepon genggam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Pemberi kerja juga sempat mengancam akan memintai tebusan kepada keluarga korban jika dirinya ingin pulang ke Indonesia,” papar Habibus.

Setelah susah payah berusaha keluar dan melapor, korban berhasil pulang ke Indonesia pada bulan Juni 2024 atau dua bulan setelah bekerja. Korban berhasil keluar dengan pendampingan dari KBRI dan Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia (IJMI).

Dengan adanya kasus ini, Habibus berharap agar polisi bisa membongkar jaringan kasus TPPO. Terlebih, kasus ini tidak hanya sekali ditemukan sejak jaringan online scamming marak pada 2020 hingga sekarang.

“Dalam tempat kerja korban selama di Kamboja, masih ada banyak orang yang butuh pertolongan untuk pulang. Mereka tidak berdaya untuk meminta bantuan,” ujar Habibus.

Dirinya juga berharap agar kedua pelaku segera ditangkap dan dimintai keterangan. Sebab, kedua pelaku juga mengetahui jaringan besar di balik TPPO itu.

Pilihan Editor: Timwas Haji Ingin Mengevaluasi Penyelenggaraan Haji 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

1 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

Polres Jakarta Barat membongkar sindikat yang mengubah ratusan situs pemerintahan dan kampu menjadi situs judi online.


Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

1 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

Empat ibu melaporkan lemaba pelatihan di Sukabumi yang merekrut suami dan kerabat mereka kerja di Myanmar. Jadi budak untuk melakukan penipuan.


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

2 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

3 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

3 hari lalu

Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas dalam perkara TPPO kerangkeng manusia di rumahnya.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

3 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat


LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

3 hari lalu

Wartawan mengambil gambar ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Pada pagar kerangkeng terdapat gembok untuk mengunci ruangan tersebut. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyoroti putusan bebas bekas Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dalam kasus kerangkeng manusia.


Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

4 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

Majelis hakim PN Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut menjatuhkan vonis bebas kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara TPPO.


Bupati Langkat Divonis Bebas dari Perkara TPPO, JPU Akan Ajukan Kasasi

4 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Bupati Langkat Divonis Bebas dari Perkara TPPO, JPU Akan Ajukan Kasasi

Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas perihal dugaan TPPO yang berkedok tempat rehabilitasi di kediamannya.


Kemlu Catat 3.703 Kasus Online Scam, Paling Banyak di Kamboja

9 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kemlu Catat 3.703 Kasus Online Scam, Paling Banyak di Kamboja

Kementerian Luar Negeri mencatat tindakan online scam dengan modus lowongan kerja ke luar negeri mencapai ribuan kasus. Bagaimana tren dan modusnya?