TEMPO.CO, Jakarta - Isu Presiden Joko Widodo alias Jokowi cawe-cawe di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mencuat. Apa tanggapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pengamat terkait isu tersebut?
Berdasarkan temuan Majalah Tempo Edisi 17-23 Juni 2024, Jokowi disampaikan tengah membujuk elite partai Koalisi Perubahan, seperti PKS, Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar tak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Kepada mereka, Istana menjanjikan kursi kabinet di pemerintahan presiden terpilih 2024-2029.
Menanggapi isu ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan, tidak ada tawaran Istana kepada PKS agar ikut bergabung mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
"Sampai sekarang kan belum ada tawaran terkait dengan itu," kata Syaikhu usai menghadiri acara Tebar Kurban di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Selasa, 18 Juni 2024.
Meski begitu, Syaikhu mengakui bahwa partainya membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang merepresentasikan kubu pemerintah.
Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa proses lobi politik PKS dengan PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berlangsung.
"Komunikasi dengan berbagai partai, bukan cuma dengan KIM," tuturnya.
Lebih lanjut, Syaikhu juga merespons soal isu duet Anies Baswedan-Kaesang Pangarep. Dia menyatakan, wacana itu belum dibahas oleh partainya dan hanya bergulir begitu saja di masyarakat.
"Nanti kami analisis sama-sama. Itu belum dalam tahapan final," ucapnya.
Senada Syaikhu, Juru Bicara PKS M. Kholid menyatakan partainya belum mengetahui soal lobi politik yang dilakukan Jokowi dalam Pilgub Jakarta. Dia juga mengklaim bahwa Jokowi belum pernah menghubungi PKS untuk membahas hal tersebut.
"Kami belum bisa berkomentar terlalu jauh," ujar Kholid, seperti dikutip dari Tempo, Selasa, 18 Juni 2024.
