TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku ingin mengajukan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya pada 2025 sebesar Rp 14 triliun. Namun, niat itu dibatalkannya.
"Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp 6,4 triliun," kata AHY saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, ia pun meminta anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran 2023 yang sebesar Rp 7,49 triliun atau anggaran 2024 yang sebesar Rp 7,2 triliun.
"Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp 7,2 triliun, saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp 620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp7,8 triliun atau hingga Rp 8 triliun. Itu saja sangat berarti," ujarnya.
Menurut AHY, pihaknya saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak 600 juta dolar AS untuk lima tahun ke depan.
"Semoga cukup berarti untuk menanggulangi defisit anggaran di tahun 2025," katanya.
Di sisi lain Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang selaku pimpinan sidang mengatakan, terkait usulan tambahan anggaran 2025 untuk Kementerian ATR/BPN yang memiliki selisih sebesar Rp 7,58 triliun dari pagu indikatif yang hanya Rp 6,45 triliun, pihaknya akan membahas hal tersebut lebih lanjut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang.
"Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang," katanya.
