Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

image-gnews
Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan lembaganya tak mengurus permasalahan biaya kenaikan atau turunnya uang kuliah tunggal (UKT). Namun, dalam lingkup yang lebih besar mereka menyoroti pos anggaran pendidikan 2024 di kementerian dan lembaga yang senilai Rp 32,859 triliun.

Pahala mengatakan KPK telah mengundang 14 kementerian dan lembaga yang memiliki perguruan tinggi atau sekolah kedinasan. "Baru Rabu lalu, kami undang nih 14 kementerian dan lembaga yang kami lihat angkanya besar," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 10 Juni 2024.

KPK menilai ada kesenjangan antara anggaran yang diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) dengan anggaran sekolah kedinasan. Saat dicek, anggaran yang dialokasikan untuk mahasiswa PTN hanya sekitar Rp 7 triliun. Sementara anggaran untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga sebesar Rp 32,859 triliun.

Pada tahun 2024, pemerintah menganggarkan 20 persen atau Rp 660,8 triliun untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ABPN. Anggaran itu terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.

Menurut dia, seharusnya untuk menyelesaikan pendidikan berkualitas setiap mahasiswa diberi poin 10. Selain itu, negara wajib mensubsidi 7, tapi yang terealisasi hanya 3. Maka sisanya, 4 poin yang tak disubsidi itu dibebankan ke orang tua. 

Akibat beban itu, muncul jalur yang namanya uang kuliah tunggal atau UKT. “Itulah jalur mandiri, itulah bisnis PTN. Kami agak keberatan karena kami bilang begini, 'loh para rektor itu kan profesor, itu akademisi. Jangan suruh cari duit donk'” ucap Pahala.

Pahala mengatakan kejanggalan itu juga terkonfirmasi oleh temuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappenas. Di mana, mereka menemukan total dana sumbangan yang diberikan ke mahasiswa dalam setahun hanya sekitar Rp 3 juta per mahasiswa. 

Berbeda jauh dengan bantuan untuk sekolah kedinasan yang bisa mencapai Rp 16-20 juta. Maka wajar, jika terjadi keributan soal UKT. “Ya kan, enggak fair banget. Yang di sini (PTN) Rp 3 juta, UKT naik, sudah demo-demo, ini Rp 20 juta per semester, itu lulusnya enggak jadi PNS lagi,” ucap Pahala.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam temuannya, KPK mengungkap ada banyak mahasiswa perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian dan lembaga, setelah lulus dia tidak menjadi PNS. Padahal pemerintah sudah menganggarkan kebutuhan untuk tempat tinggal (boarding) penuh, seragam, dan sebagainya.

“Lah ngapain dia selenggarain? Kalau bukan PNS sih biarin aja, diswastain. Nah itu kebanyakan begitu,” lanjut Pahala.

Temuan lain, ada lembaga dan kementerian yang membuat sekolah SMK dan dimasukkan ke perguruan tinggi. Lalu, ada juga kegiatan diklat internal tapi dananya dari perguruan tinggi. “Jadi pendidikan tinggi ini, yang di kementerian lembaga ternyata menyimpan banyak masalah,” kata Pahala.

Jika memang begitu, Pahala mengimbau seharusnya kementerian atau lembaga memastikan lulusnya memang menjadi PNS dan memiliki ilmu yang spesifik. Seharusnya, kata dia, jika dana itu bisa dikelola dengan baik oleh Dikti, maka bisa menambah bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (BOPTN).

“Kami bukan urus persoalan UKT naik atau enggak, pendidikan yang berkualitas itu 10. Kalau pemerintah sekarang cuman 3, naikkin. Bahwa nanti UKT ditambah jadi penuh, syukur. Tapi jangan mendorong komponen orang tua dan siswa ini untuk (membayar biaya) makin gede,” ucap Pahala.

Pilihan editor: Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

4 menit lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

KPK akan memfasilitasi ibadah salat Idul Adha dan menyediakan jam besuk bagi pihak keluarga yang ingin menjenguk tahanan


Kasus TPPU Eks Bupati Kukar, KPK Masih Dalami Hubungan Rita Widyasari dan Pengusaha Said Amin

2 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus TPPU Eks Bupati Kukar, KPK Masih Dalami Hubungan Rita Widyasari dan Pengusaha Said Amin

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami hubungan antara Rita Widyasari dengan pengusaha Said Amin.


Anggaran Jumbo Sekolah Kedinasan Lampaui Alokasi Dana Perguruan Tinggi Negeri

3 jam lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
Anggaran Jumbo Sekolah Kedinasan Lampaui Alokasi Dana Perguruan Tinggi Negeri

Anggaran sekolah kedinasan mencapai Rp 32 triliun, lebih besar dari alokasi dana perguruan tinggi negeri yang hanya mendapat Rp 7 triliun.


Unri Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi

3 jam lalu

Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa
Unri Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi

Ketua BEM Unri Muhammad Ravi mengkonfirmasi soal pembatalan kenaikan UKT dan iuran pengembangan institusi di kampusnya.


BEM Undip Sebut Kenaikan IPI Batal: Tetap Kami Kawal

5 jam lalu

Ketua BEM Universitas Diponegoro (Undip) Farid Darmawan ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
BEM Undip Sebut Kenaikan IPI Batal: Tetap Kami Kawal

Kenaikan terjadi pada IPI atau biaya yang dikenakan pada calon mahasiswa baru yang masuk lewat jalur mandiri.


Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

5 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hngga saat ini Harun Masiku masih dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

KPK akan memanggil kembali Hasto Kristiyanto apabila sudah ada informasi dari penyidik yang menangani kasus Harun Masiku.


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

6 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

7 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.


Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

8 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

Upaya "menyingkirkan" AKBP Rossa Purbo Bekti dari KPK sejak sita ponsel Hasto dalam kasus Harun Masiku. Ini sepak terjangnya di KPK.


KPK Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tak Berhubungan Dengan Agenda Politik

9 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tak Berhubungan Dengan Agenda Politik

KPK membantah pencarian Harun Masiku berhubungan dengan agenda politik.