INFO NASIONAL – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) mengajak masyarakat untuk membayar pajak bumi bangunan (PBB) di ajang Kejuaraan World Surf League (WSL) Nias Pro 2024 Kualifikasi Seri 5.000 di Pantai Sorake, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, 8 -15 Juni 2024. Di dalam event itu, tersedia stand Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nias Selatan (BPKPAD) yang siap melayani masyarakat untuk membayar pajak.
“Khususnya pengunjung Nias Pro 2024 untuk dapat membayar pajak PBB di stand BPKPAD Nias Selatan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Ikhtiar Duha, kepada Tempo, Selasa, 10 Juni 2024 di Pantai Sorake.
Sejak 2014, pemerintah pusat telah mengalihkan pembayaran PBB menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dalam hal ini dikelola BPKPAD. Namanya pun berubah menjadi Pajak Bumi Bangunaan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
“Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja daerah terutama untuk pembangunan daerah. Dengan membayar pajak tepat waktu masyarakat telah turut serta membangun daerah Nias Selatan,” tutur dia. Adapun tersedia souvenir bagi yang membayar PBB P2 di sana.
PBB, pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Besaran tarif PBB ditentukan oleh luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Namun, diakui Ikhtiar, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB masih relatif rendah. “Bukan karena masyarakatnya, mungkin juga karena sosialisasi kurang,” ujar dia.
Saat ini, BPKPAD telah melayani pembayaran PBB P2 dengan lebih mudah dan cepat dimanapun wajib pajak berada dengan menggunakan mobile banking dan Qris. Namun, diakui Ikhtiar, tidak semua masyarakat memahami penggunaan mobile banking dan Qris.
“Untuk membayar pajak, masyarakat terkendala dengan jarak dari rumah yang jauh. Sementara penggunaan Qris mereka belum bisa. Ini yang menjadi kesulitan masyarakat kita,” kata Ikhtiar yang juga sebagai Ketua Harian Tim Percepatan Digitalisasi Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Meskipun masih terdapat kendala, BPKPAD kata Ikhtiar, masih membuka pembayaran pajak secara manual. Apalagi pedesaan yang masih belum memiliki jaringan internet dan belum memiliki sarana dan prasarana perbankan, pembayaran bisa dilakukan secara manual. “Sebenarnya adanya pembayaran melalui mobile banking dan Qris untuk menghindari pencatutan keuangan. Namun kita akan melakukan pengawasan yang ketat terutama kepada petugas-petugas kita.”
Sementara itu, peran BPKPAD diharapkan dapat Jebol atau Jemput Bola seperti halnya Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (dukcapil). “Biarlah orang pemerintah kabupaten yang datang ke desa sehingga cost yang dikeluarkan masyarakat semakin kecil,” ujar dia. Ikhtiar juga mendorong peran dari perbankan untuk membuat cabang di daerah-daerah pelosok untuk membantu masyarakat membayar pajak melalui bank.
Jebol, juga dilakukan di ajang WSL Nias Pro 2024. Menurut dia, ajang ini menjadi momentum yang paling tepat untuk bisa menggugah masyarakat untuk membayar pajak. “Adapun target utama sosialisasi pembayaran PBB P2 di Nias Pro ini adalah aparatur sipil negara (ASN).”
Ikhtiar berharap adanya Jebol di WSL Nias Pro 2024 yang menyasar ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut serta membayar pajak. “Saya akan evaluasi siapa ASN yang belum bayar, kalau ketawan saya akan lakukan tindakan persuasive, kekeluargaan. Tetapi kalau masih belum bayar juga paling operasionalnya tidak saya bayarkan juga,” ujar dia.
Ikhtiar pun menyambut baik para ASN yang memanfaatkan ajang WSL Nias Pro 2024 untuk membayar pajak. Pada 10 Juni, sudah lebih dari 100 orang yang membayar melalui stand BPKPAD di Nias Pro 2024. Tidak hanya ASN, masyarakat dan pemilik usaha juga ikut berkontribusi membayar pajak. Hasilnya, sebanyak kurang lebih Rp 6 juta telah masuk ke kas daerah pada hari Senin.
Ikhtiar mensimulasi, dari 4.000 orang termasuk ASN, jika dikalikan Rp10 ribu maka jumlah itulah yang masuk ke kas daerah. “Masak hanya Rp10 ribu kita tidak bayar untuk daerah, karena PBB itu kan nantinya kembali lagi untuk masyarakat, itu kenapa kita lakukan sosialisasi. Itulah PAD.”
Dia pun menargetkan, dalam waktu seminggu atau sepanjang WSL Nias Pro 2024 berlangsung, terdapat 100-200 orang yang mau membayar pajak. Pemkab Nisel, kata Ikhtiar, juga akan melakukan pembahasan bersama Bank Indonesia agar sistem pembayaran digital ke depan dapat lebih memudahkan masyarakat. (*)
