Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asep Nana Mulyana Ditunjuk Sebagai Jampidum Kejagung, Diangkat Jokowi hingga Perjalanan Kariernya

image-gnews
Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen PP Kemenkumham) Asep Nana Mulyana ditunjuk sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung atau Jampidum Kejagung.  Asep mengatakan dirinya telah melaporkan kepada Yasonna ihwal pengangkatannya sebagai Jampidum.

"Saya sempat bertemu beliau (Yasona), melaporkan bahwa saya sudah menerima Keppres (keputusan presiden)," kata Asep saat dihubungi Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024.

1. Ditunjuk Jokowi

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penunjukan Asep sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum berdasarkan surat keputusan Jokowi. "Surat keputusan presiden mengenai pangangkatan Asep Mulyana baru kemarin kami terima," kata Ketut ketika dikonfirmasi Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024.

Surat yang dimaksud Ketut adalah Keputusan Presiden Nomor 62 TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung.

2. Pelantikan

"Tanggal 11 Juni hari Selasa akan dilakukan pelantikan," katanya pada Kamis, 6 Juni 2024.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah menerbitkan surat perintah pada Selasa, 4 Juni 2024 untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 62 tersebut. Surat ini memerintahkan sejumlah hal. "Pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 4 (Asep Nana Mulyana) mempersiapkan diri untuk dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal yang tertera dalam kolom 5 (11 Juni 2024 pukul 09.00)," tulis Burhanuddin.

3. Jabatan Baru

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Asep Nana Mulyana merespons kabar penunjukannya sebagai Jampidum Kejagung. "Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menduduki jabatan baru di Jampidum," katanya, Kamis, 6 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Pendidikan

Dikutip dari situs web Kementerian Hukum dan HAM, Asep lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Asep mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ia melanjutkan magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dengan meraih predikat cumlaude. Asep juga melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran. Di kampus ini, dia juga berhasil meraih predikat cum laude.

5. Karier

Asep mengawali karier di kejaksaan sebagai koordinator Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ia pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sumber Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, Sumatera Utara.

Ia menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program dan Penilaian Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjam Pidsus).

Asep juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat TKL di bidang Eksekusi dan Eksaminasi JAM Pidsus Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Aspidsus Kejati Sumatera Utara, dan Asisten Khusus Jaksa Agung RI.

Pada Kamis, 23 Februari 2023, Asep Nana dilantik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai Dirjen PP) di Kemenkumham. Pelantikan ini menyusul penetapan Presiden Jokowi di dalam Keppres RI Nomor 15 TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 Pilihan Editor: Ditunjuk Jadi Jampidum, Asep Nana Mulyana Masih Rangkap Jabatan sebagai Dirjen di Kemenkumham

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

16 menit lalu

Reda Manthovani. instagram/kejati_dkijakarta's
Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

Kejaksaan Agung akan memberi perlindungan hukum dan atensi terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi.


Sidang Obstruction of Justice Kasus Timah, Ahli Pidana Penasihat Kapolri Tuding Jaksa Bertindak Arogan

3 jam lalu

Ahli hukum pidana yang juga penasehat Kapolri, Chairul Huda menyebut penyidik Kejagung bertindak arogan saat menjadi saksi dalam persidangan kasus perintangan penyidikan kasus timah di PN Pangkalpinang, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Servio Maranda
Sidang Obstruction of Justice Kasus Timah, Ahli Pidana Penasihat Kapolri Tuding Jaksa Bertindak Arogan

Ahli pidana sekaligus penasihat Kapolri itu mengklaim perusakan HP oleh Toni Tamsil bukan termasuk obstruction of justice perkara timah.


Total Jumlah Capim KPK 318 Orang: Sudirman Said dan 4 Eks Pegawai KPK, Siapa dari Polri dan Kejaksaan Agung?

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
Total Jumlah Capim KPK 318 Orang: Sudirman Said dan 4 Eks Pegawai KPK, Siapa dari Polri dan Kejaksaan Agung?

Pendaftar untuk Capim KPK mencapai 318 orang dan calon Dewas KPK sebanyak 207 orang. Siapa saja mereka selain Sudirman Said?


Menteri Yasonna Serahkan 35 Sertifikat KIK dari Upacara Adat hingga IG Kopi Robusta Sanggabuana Jawa Barat

1 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menyerahkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Indikasi Geografis  (IG) kepada masyarakat  Jawa Barat di Bandung, Selasa 23 Juli 2024. FOTO: dokumen Humas Kemenkumham
Menteri Yasonna Serahkan 35 Sertifikat KIK dari Upacara Adat hingga IG Kopi Robusta Sanggabuana Jawa Barat

Yasonna H. Laoly menyerahkan 35 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan satu Indikasi Geografis (IG) bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat.


Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana

2 hari lalu

Menkumham Yasonna H. Laoly.  TEMPO/Subekti.
Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana

Dengan pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional ini, Yasonna Laoly mengatakan negara menghemat biaya makan Anak Binaan sebesar Rp 826.710.000.


Respons Antam Usai Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus 109 Ton Emas

2 hari lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan konferensi pers penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas PT Antam pada Kamis malam, 18 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Antam Usai Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus 109 Ton Emas

Antam buka suara usai Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas.


Barang Bukti Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim, Tumpukan Uang hingga Mobil Mewah

2 hari lalu

Petugas Kejaksaan melihat barang bukti berupa uang Rupiah, Dollar Singapura dan tas branded saat pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dengan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti sejumlah unit/bidang tanah dan bangunan, sejumlah mobil mewah, tas branded, perhiasan dan logam mulia, uang miliaran rupiah, jutaan dollar Singapura dan ratusan Dollar AS. TEMPO/M Taufan Rengganis
Barang Bukti Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim, Tumpukan Uang hingga Mobil Mewah

Kejagung menunjukkan barang bukti kasus dugaan korupsi timah milik tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim.


Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian untuk Korps Adhyaksa

2 hari lalu

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Erick Thohir melaporkan sebanyak empat perusahaan BUMN yang diduga terindikasi korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Selasa (3/10). Laporan ini merupakan hasil kerja sama 'Bersih-Bersih BUMN' yang telah diteken antara BUMN, Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setelah kasus mega korupsi dana pensiun Jiwasraya dan Asabri terbongkar sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian untuk Korps Adhyaksa

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan 7 perintah harian untuk dihayati dan dilaksanakan para Korps Adhyaksa.


Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim Segera Disidangkan

2 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar (kedua kiri) bersama Kepala Kejari Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers saat pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dengan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti sejumlah unit/bidang tanah dan bangunan, sejumlah mobil mewah, tas branded, perhiasan dan logam mulia, uang miliaran rupiah, jutaan dollar Singapura dan ratusan Dollar AS. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim Segera Disidangkan

Hal ini ditandai dengan penyerahan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim, beserta barang bukti oleh penyidik Jampidsus ke penuntut Kejari Jaksel.


Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Jaksa Agung Wajibkan Jajarannya Netral di Pilkada 2024

3 hari lalu

Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Jaksa Agung Wajibkan Jajarannya Netral di Pilkada 2024

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan pesan kepada jajarannya mengenai pilkada serentak 2024.