Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

image-gnews
Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID, Iwan Misthohizzaman menyatakan, kasus perampasan hutan adat Papua oleh korporasi yang memanfaatkan izin negara bisa dikategorikan sebagai ekosida. Menurut dia, perampasan hutan adat Papua itu merupakan tindakan pembunuhan alam dan kejahatan hak asasi manusia atau HAM.

"Ekosida haruslah dipandang sebagai bentuk serangan yang sistematis, agresif, masif, dan terencana terhadap lingkungan," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Juni 2024. Ia mengatakan, praktik ekosida berpotensi berdampak terhadap rusaknya daya dukung lingkungan bagi kehidupan.

Ia menyebut setidaknya ada tiga unsur ekosida dilihat dari perubahan iklim hari-hari ini. Pertama, eksploitasi lingkungan hidup yang mengarah pada tindakan pemusnahan sumber kehidupan manusia. Kedua, pemusnahan itu berkaitan dengan praktik penghilangan hak hidup manusia. Ketiga, menjadi bagian dari eksploitasi sumber daya alam yang mengarah pada keterancaman hidup manusia, di masa sekarang maupun masa mendatang.

"Pada kasus perampasan hutan di Papua, ketiga unsur ekosida itu terpenuhi," ujarnya. Sebab, ia menilai bahwa hutan di Papua itu sebagai sumber penghidupan dan peradaban masyarakat adat, yang tidak bisa dilepas secara paksa.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa kasus perampasan hutan adat Papua ini cerminan dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya praktik ekosida ini, menurut dia, merupakan bentuk nyata gagalnya rezim pemerintahan dan sistem sosial dan ekonomi negara.

"Sehingga semuanya menjadi tumpang tindih, lemah, dan penuh korupsi," ujarnya. Apabila izin operasional perusahaan sawit di Papua tidak dibatalkan, ia mengatakan kerugian akan dialami oleh masyarakat adat setempat, seperti kehilangan ruang ruang hidup, hingga rusaknya habitat flora dan fauna endemik Papua.

Karena itu, INFID mendesak Mahkamah Agung untuk tidak menjadi bagian dari aktor ekosida di hutan Papua tersebut. Organisasi masyarakat sipil ini meminta kepada pemerintah agar mencabut izin koorporasi dan mengembalikan wilayah hutan adat ke masyarakat adat Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Program Officer Bidang HAM dan Demokrasi INFID Ari Wibowo menilai, kasus perampasan hutan adat Papua ini bagian dari masalah penegakan HAM di Indonesia. Ia berpendapat, kasus tersebut berlawanan dengan tiga pilar United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, yaitu perlindungan HAM oleh negara, penghormatan HAM oleh perusahaan, dan pemulihan bagi korban HAM.

"Kasus ini berlawanan dan menambah bukti bahwa korporasi dan pemerintah pusat dengan komitmennya yang lemah merupakan pelanggar HAM yang paling banyak diadukan," kata Ari.

Adapun wilayah hutan adat yang diperjuangkan oleh masyarakat adat suku Awyu di Papua Selatan dan suku Moibdi Papua Barat Daya, merupakan habitat bagi flora dan fauna endemik Papua. Selain itu, di wilayah tersebut juga menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Kasus ini kemudian memunculkan tagar All Eyes on Papua di media sosial.

Adanya operasi dari PT IAL dan PT SAS berpotensi menyebabkan deforestasi yang akan melepas 25 juta ton CO2 ke atmosfer dan memperburuk dampak dari krisis iklim. Padahal, wilayah tersebut merupakan hak konstitusional warga negara serta masyarakat adat yang dilindungi oleh UUD 1945.

Karena itu, INFID mendesak Presiden Jokowi, Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, dan kementerian atau lembaga negara untuk berkomitmen memenuhi HAM masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi.

Pilihan Editor: Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

15 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

Beberapa hari belakangan, Bangladesh menjadi sorotan dunia karena aksi demonstrasi besar-besaran


OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

TNI menyebut telah menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa anggota OPM itu, beserta bendera bintang kejora.


Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

1 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

Kapendam Cendrawasih XVII Letkol Inf Candra Kurniawan menyebut situasi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Kamis, 18 Juli 2024.


Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

1 hari lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

TNI pastikan tak ada penambahan pasukan ihwal pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI dalam sebulan ke depan.


Kata Satgas Damai Cartenz Soal TPNPB-OPM Bakal Serang Pos Militer Selama Sebulan

2 hari lalu

Aparat gabungan Polri-TNI berjaga setelah KKB menyerang Bandara Bilorai Sugapa, di Intan Jaya, Rabu, 8 Maret 2023. Dok. Humas Polda Papua
Kata Satgas Damai Cartenz Soal TPNPB-OPM Bakal Serang Pos Militer Selama Sebulan

Satgas Damai Cartenz 2024 menanggapi pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah dalam sebulan ke depan.


Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

2 hari lalu

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM investigasi mendalam atas penembakan 3 warga di Puncak Jaya.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

2 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


TPNPB-OPM Klaim Serang Pos Militer RI di Sugapa Intan Jaya

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB-OPM Klaim Serang Pos Militer RI di Sugapa Intan Jaya

TPNPB-OPM mengatakan telah menyerang pos militer Indonesia di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu, 17 Juli kemarin.


Polisi Didesak Usut Tuntas Penembakan Pejuang HAM Papua Yan Christian Warinussy

3 hari lalu

Pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy melapor ke SPKT Polresta Manokwari Papua Barat setelah mengalami teror penembakan orang tak dikenal. Foto: Istimewa
Polisi Didesak Usut Tuntas Penembakan Pejuang HAM Papua Yan Christian Warinussy

Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dari Papua, Yan Christian Warinussy, menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal


Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, JDP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

3 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, JDP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

Kata Jaringan Damai Papua atau JDP merespons kabar penembakan terhadap aktivis HAM sekaligus advokat senior, Yan Christian Warinussy.