Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Usul Bakamla Berwenang Menindak Pelanggaran Laut

image-gnews
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengusulkan agar Badan Keamanan Laut (Bakamla) diberi kewenangan penuh dalam menindak dan menyelidiki pelanggaran yang ada di perairan Indonesia. Usul itu dia sampaikan dalam rapat dengan panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Kelautan.

Hadi menjelaskan, Bakamla merupakan embrio coast guard atau penjaga pantai dan laut di Indonesia. “Bakamla disiapkan sebagai embrio coast guard dan menugaskan Menteri Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam untuk melakukan harmonisasi regulasinya agar Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard,” ujar Hadi dalam rapat di kompleks DPR Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Dengan adanya Coast Guard Indonesia, Hadi berharap tidak ada lagi kesan dualisme dalam penjagaan keamanan dan penegakkan hukum di laut. Penambahan pasal yang dibahas Pansus RUU Kelautan pun disebutnya bisa menegaskan posisi entitas coast guard sebagai badan induk di perairan tanah air.

Menurut Hadi, saat ini ada berbagai kementerian atau lembaga yang melaksanakan penjagaan keamanan dan penegakkan hukum di laut. Di antaranya Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bakamla. Dari berbagai lembaga tersebut, hanya Bakamla yang tak berwenang melakukan penyelidikan meski berwenang melakukan patroli di perairan Indonesia.

Hadi mengatakan, pemerintah mengusulkan untuk membentuk satu badan induk yang memiliki kewenangan hukum di perairan Indonesia. Bakamla, dia melanjutkan, adalah badan yang disiapkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengemban tugas tersebut saat dibentuk pada pada 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hadi juga menyoroti beberapa lembaga yang menghadapi kendala dalam penegakkan hukum di perairan Indonesia karena tidak memiliki aset patroli laut. Contohnya, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Narkotika Nasional, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Masalah itu, Hadi menegaskan, juga diperhatikan dalam pembentukan badan induk seperti Coast Guard Indonesia. “Perlu dipertimbangkan apakah badan baru ini dapat diberikan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu lainnya selain tindak pidana di bidang pelayaran,” ujar Hadi.

Hadi menegaskan, RUU Kelautan harus mengintegrasikan aturan dan wewenang yang dimiliki berbagai kementerian dan lembaga di laut Indonesia. Di antaranya mensinkronkan RUU Kelautan dengan RUU Pelayaran agar tidak ada tumpang tindih dalam implementasinya. “Apabila ditemukan kesenjangan antara kebutuhan dan kondisi saat ini, maka diperlukan perumusan kebijakan untuk menutup kesenjangan tersebut, misalnya penambahan aset, personel, atau penguatan kelembagaan,” ujar menteri pengganti Mahfud Md itu.

Pilihan Editor:

PDIP Bakal Kaji Lengkap Kandidat untuk Pilgub Jakarta 2024
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Vonis untuk Kapten Kapal Tanker Iran yang Cemari Laut Natuna Utara, KLHK: Tindak Tegas Kapal Asing

8 hari lalu

Kapal MT Arman 114 dan kapal MT S.Tinos saling menempel di Laut Natuna UtaraProvinsi Kepulauan Riau. Dok. Gakkum KLHK
Vonis untuk Kapten Kapal Tanker Iran yang Cemari Laut Natuna Utara, KLHK: Tindak Tegas Kapal Asing

KLHK mengungkap ini adalah vonis ketiga sejak 2021 lalu di Batam untuk kasus dumping limbah B3 di perairan Indonesia.


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

12 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

12 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto membantah jika perluasan wewenang TNI aktif yang tertuang di Revisi Undang-undang atau RUU TNI mengembalikan peran dwifungsi TNI.


Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

12 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa wewenang TNI bakal diperluas hingga bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain. Perluasan wewenang militer yang masih aktif itu tertuang dalam Revisi Undang-undang atau RUU TNI.


Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

12 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

Menkopolhukam Hadi mengatakan, bahwa mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinasikan RUU TNI-Polri ini. Jokowi, katanya, meminta agar pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi.


Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

13 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto meninjau pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada Rabu, 10 Juli 2024. Dia menyebut, hingga kini progres pembangunan venue sudah mencapai 71,86 persen.


Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

13 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

Menkopolhukam meminta seluruh anggota Sentra Gakkumdu berupaya mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada.


Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

14 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP bersikap adil dan netral dalam Pilkada 2024.


Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

16 hari lalu

Suasana pelantikan  Legiun Veteran Indonesia (LVRI) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Subekti.
Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

Dana kehormatan dan tunjangan bagi Legiun Veteran disebut hanya naik satu kali selama pemerintahan Jokowi.


Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

17 hari lalu

Tiga dari empat pelaku promoter Judi Online dihadirkan saat Satreskrim Polres Bogor merilis pemberantasan judi online di Mapolres Bogor, Cibinong. Selasa, 2 Juli 2024. Dok. Polres Bogor
Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

Pakar Sosial menilai para bandar judi online memang sengaja mengincar masyarakat berpenghasilan rendah.