TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berharap partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024 untuk menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"PKS, PDIP, PKB, NasDem, dan PPP harusnya mereka enggak berpikir kursi kekuasaan, itu gentle," katanya ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024.
Ia mengatakan, bahwa menjadi oposisi pemerintah pun tidak kalah terhormat dari partai-partai politik yang mendapat kekuasaan.
"Jadi biarkan yang memerintah itu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Biarkan mereka menikmati kursi kekuasaan," ucapnya. Refly berharap nantinya sejumlah partai politik dari Koalisi Indonesia Maju yang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 itu bisa amanah selama berkuasa di pemerintahan.
Sementara, ia melanjutkan untuk partai politik yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Md tetap berada di luar kekuasaan sebagai kontrol kebijakan-kebijakan penguasa. "Yang kalah, tetap di luar kekuasaan untuk menjaga supaya tidak ada penyimpangan," ucapnya.
PDIP Belum Umumkan Sikap Politik
Adapun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mengumumkan sikap politik partainya dalam Rakernas V PDIP, pada Ahad, 26 Mei 2024. Megawati mengatakan, dirinya masih memerlukan kalkulasi politik sebelum memutuskan bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ini kan juga, sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan. Kalau menit ini saya ngomong kan harus dihitung secara politik," ujar Megawati dalam acara penutupan Rakernas V PDIP di Beach City Stadium, Ancol, Jakarta, pada Ahad, 26 Mei 2024. Pernyataan Megawati itu disambut tepuk tangan dari kader PDIP.
Megawati mengatakan, banyak pihak sudah menunggu keputusan PDIP bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo. Namun, dia menyebut, dirinya akan 'memainkan' dulu hal ini. "Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja, ya dong. Gua mainin dulu dong," kata dia.
Meski demikian, Megawati mengatakan, berdasarkan DNA dan historis PDIP, sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. "Itulah landasan pilihan sikap politik kita," ucap Megawati.
PKS Menunggu Majelis Syuro
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan sikap partainya apakah akan menjadi oposisi atau justru berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Menurut Syaikhu, sejauh ini belum ada sikap resmi PKS akan menjadi oposisi atau koalisi dengan pemerintahan Prabowo.
"Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apa pun hasilnya kita eksekusi di DPP," tutur Syaikhu usai Halal Bihalal dan Konsolidasi pemenangan Pilkada di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Depok, Rabu malam, 24 April 2024.
Sejauh ini, lanjut Syaikhu, di internal partainya belum ada pembicaraan mengenai sikap PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
"Namanya juga ini baru saja diputuskan (Putusan sengketa pilpres oleh MK) juga kan," ujar Syaikhu.
YOHANES MAHARSO | RICKY JULIANSYAH
Pilihan Editor: Tanggapi Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah, FX Rudy: Kenapa Diputus Mendekati Pilkada
