Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Refly Harun Berharap Parpol yang Kalah di Pilpres Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

image-gnews
Pakar hukum tata negara, Refly Harun ditemui saat acara deklarasi dukungan dari relawan simpul Anies, terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Tempo/Novali Panji
Pakar hukum tata negara, Refly Harun ditemui saat acara deklarasi dukungan dari relawan simpul Anies, terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Tempo/Novali Panji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berharap partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024 untuk menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"PKS, PDIP, PKB, NasDem, dan PPP harusnya mereka enggak berpikir kursi kekuasaan, itu gentle," katanya ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024. 

Ia mengatakan, bahwa menjadi oposisi pemerintah pun tidak kalah terhormat dari partai-partai politik yang mendapat kekuasaan.

"Jadi biarkan yang memerintah itu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Biarkan mereka menikmati kursi kekuasaan," ucapnya. Refly berharap nantinya sejumlah partai politik dari Koalisi Indonesia Maju yang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 itu bisa amanah selama berkuasa di pemerintahan.

Sementara, ia melanjutkan untuk partai politik yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Md tetap berada di luar kekuasaan sebagai kontrol kebijakan-kebijakan penguasa. "Yang kalah, tetap di luar kekuasaan untuk menjaga supaya tidak ada penyimpangan," ucapnya.

PDIP Belum Umumkan Sikap Politik 

Adapun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mengumumkan sikap politik partainya dalam Rakernas V PDIP, pada Ahad, 26 Mei 2024. Megawati mengatakan, dirinya masih memerlukan kalkulasi politik sebelum memutuskan bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini kan juga, sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan. Kalau menit ini saya ngomong kan harus dihitung secara politik," ujar Megawati dalam acara penutupan Rakernas V PDIP di Beach City Stadium, Ancol, Jakarta, pada Ahad, 26 Mei 2024. Pernyataan Megawati itu disambut tepuk tangan dari kader PDIP.

Megawati mengatakan, banyak pihak sudah menunggu keputusan PDIP bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo. Namun, dia menyebut, dirinya akan 'memainkan' dulu hal ini. "Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja, ya dong. Gua mainin dulu dong," kata dia.

Meski demikian, Megawati mengatakan, berdasarkan DNA dan historis PDIP, sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. "Itulah landasan pilihan sikap politik kita," ucap Megawati.

PKS Menunggu Majelis Syuro

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan sikap partainya apakah akan menjadi oposisi atau justru berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

Menurut Syaikhu, sejauh ini belum ada sikap resmi PKS akan menjadi oposisi atau koalisi dengan pemerintahan Prabowo.

"Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apa pun hasilnya kita eksekusi di DPP," tutur Syaikhu usai Halal Bihalal dan Konsolidasi pemenangan Pilkada di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Depok, Rabu malam, 24 April 2024.

Sejauh ini, lanjut Syaikhu, di internal partainya belum ada pembicaraan mengenai sikap PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Namanya juga ini baru saja diputuskan (Putusan sengketa pilpres oleh MK) juga kan," ujar Syaikhu.

YOHANES MAHARSO | RICKY JULIANSYAH


Pilihan Editor: 
Tanggapi Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah, FX Rudy: Kenapa Diputus Mendekati Pilkada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ayu Utami, Sastrawan Sekaligus Salah Seorang Pendiri AJI Indonesia

1 hari lalu

Perwakilan dari 29 seniman dan budayawan Indonesia, seniman Ayu Utami memberikan keterangan pers usai menyampaikan berkas Amicus Curiae terkait kasus Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung 2 MK, Jakarta, Senin 1 April 2024. Dalam berkas yang disampaikan seniman dan budayawan menilai menunjukan banyaknya persoalan yang terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye. TEMPO/Subekti.
Ayu Utami, Sastrawan Sekaligus Salah Seorang Pendiri AJI Indonesia

Ayu Utami penulis novel Saman dan Larung. Ia salah seorang pendiri AJI Indonesia dan turut mengajukan amicus curiae sengketa Pilpres 2024.


Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

1 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan siang gratis telah berjalan di 93 negara.


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

2 hari lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

4 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

Cicilan pokok utang dan bunganya diperkirakan bisa tembus Rp1.300 triliun per tahun.


Tim Prabowo Bantah Masukkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Daftar Calon Menkeu

4 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Tim Prabowo Bantah Masukkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Daftar Calon Menkeu

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bantah isu masuknya nama Gubernur BI Perry Warjiyo ke dalam bursa calon menteri keuangan kabinet Prabowo-Gibran


Gubernur BI Perry Warjiyo Disebut-sebut Calon Menkeu Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

5 hari lalu

Perry Warjiyo. TEMPO/Imam Sukamto
Gubernur BI Perry Warjiyo Disebut-sebut Calon Menkeu Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Gubernur BI 2023-2028 Perry Warjiyo disebut-sebut akan menjadi kandidat Menteri Keuangan atau Menkeu pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.


Didesak Mundur dari Posisi Ketum PPP, Ini Jawaban Mardiono

5 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Didesak Mundur dari Posisi Ketum PPP, Ini Jawaban Mardiono

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono menghormati segala pendapat pelbagai pihak, termasuk yang memintanya untuk menanggalkan jabatannya.


Jokowi Salat Idul Adha di Simpang Lima Semarang

5 hari lalu

Presiden Jokowi tiba di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, untuk menunaikan salat Idul Adha. Jokowi tiba sekitar pukul 06.05 WIB. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Salat Idul Adha di Simpang Lima Semarang

Idul Adha 2024 menjadi yang terakhir bagi Jokowi sebagai presiden.


Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

6 hari lalu

Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan menaikkan rasio utang


Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Bantah Adanya Rencana Menaikkan Rasio Utang hingga 50 Persen terhadap PDB

6 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Bantah Adanya Rencana Menaikkan Rasio Utang hingga 50 Persen terhadap PDB

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah presiden terpilih akan menaikan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen.