Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membahas pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika dikunjungi pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Mei 2024.

Kalla sempat menyinggung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pembicaraan itu. “Jangan ada proyek tiba-tiba besar, katakanlah IKN. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba,” kata Kalla.

Menurut Kalla, proyek yang diadakan tiba-tiba berpotensi tidak efisien. Dia pun meminta agar pemerintahan yang akan datang bisa bekerja dengan lebih baik. “Efisien memang tidak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo berani melakukan itu,” ucap pria yang juga pernah menjadi wakil presiden pendamping Jokowi pada periode 2014-2019 itu.

Kalla mengatakan pemerintahan ke depan harus memiliki perencanaan jangka panjang dan menengah yang jelas. Menurut dia, perencanaan itu akan membantu pemerintah untuk menjadi lebih efisien. “Itu negara harus punya. Negara lain semua begitu, Malaysia punya rencana 30 tahun, Saudi,” ujar dia.

Dalam kunjungan ke kediaman Kalla, para pimpinan MPR yang hadir di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, beserta Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Syarief Hasan. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah juga ikut hadir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain membahas efisiensi pemerintah, para pimpinan MPR dan Kalla juga turut membahas beberapa kebijakan negara yang sedang diwacanakan. Salah satu wacana yang mereka bahas adalah soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. Selain itu, para pimpinan MPR juga membahas soal ambang batas parlemen dan presiden dengan Kalla.

Bamsoet mengatakan Kalla setuju dengan gagasan Prabowo untuk membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. “Beliau (Kalla) mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan itu dipegang oleh lebih dari tiga orang, tapi di kita dari mulai penerimaan negara, pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh satu,” kata Bamsoet usai pertemuan di rumah Kalla itu.

Selain itu, Bamsoet menyampaikan bahwa Kalla juga berpesan agar Pemilu yang akan datang bisa dijalankan dengan lebih efisien. “Termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presidential threshold dan parliamentary threshold,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pilihan Editor: Jokowi Kumpulkan Pratikno hingga Sri Mulyani Rapat Tim Penilaian Akhir

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Saat Airlangga Puji JK di HUT Politikus Senior Golkar Theo Sambuaga

10 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) menghadiri acara halalbihalal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Senin, 15 April 2024. Airlangga didampingi sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengikuti agenda tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Saat Airlangga Puji JK di HUT Politikus Senior Golkar Theo Sambuaga

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jusuf Kalla, yang juga politikus Partai Golkar, sebagai tokoh yang juga ahli berdiplomasi.


Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

1 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

Bamsoet mengaku sempat berbincang dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung DPR, Jakarta, tahun lalu.


Cerita Bamsoet Ajukan Gelar Guru Besar, Mengaku Temui Nadiem Sampaikan Keinginan

1 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Cerita Bamsoet Ajukan Gelar Guru Besar, Mengaku Temui Nadiem Sampaikan Keinginan

Bagaimana cerita Bamsoet ajukan gelar guru besar?


Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

1 jam lalu

Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Sandi Rahmat Mandela.
Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

Kewenangan MKD hanya mencakup pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR


Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

1 jam lalu

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan
Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR.


Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Jadi Dosen Sejak 2013 tapi Sempat Tak Aktif

3 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Jadi Dosen Sejak 2013 tapi Sempat Tak Aktif

Bamsoet mengajukan gelar guru besar dan mengklaim telah mengikuti prosedur.


OIKN Optimistis Pemindahan ASN ke IKN Bisa Dimulai September

3 jam lalu

Suasana proyek pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin malam, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
OIKN Optimistis Pemindahan ASN ke IKN Bisa Dimulai September

OIKN optimistis pemindahan perdana aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, bisa dimulai pada September 2024.


Menhub Budi Karya: 1 Agustus 2024 Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Narrow Body

4 jam lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Menhub Budi Karya: 1 Agustus 2024 Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Narrow Body

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimistis pada 1 Agustus Bandara Naratetama IKN bisa didarati pesawat berbadan kecil atau ramping.


ARDIN Indonesia Dorong UMKM Manfaatkan Digitalisasi Usaha

11 jam lalu

ARDIN Indonesia Dorong UMKM Manfaatkan Digitalisasi Usaha

ARDIN Indonesia mendukung percepatan penyediaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.


Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

11 jam lalu

Suasana Terminal 3 keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pukul 14:56 WIB pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 21 Juni 2024, dimulai dari dampak gangguan server PDN Kominfo.