Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membahas pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika dikunjungi pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Mei 2024.

Kalla sempat menyinggung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pembicaraan itu. “Jangan ada proyek tiba-tiba besar, katakanlah IKN. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba,” kata Kalla.

Menurut Kalla, proyek yang diadakan tiba-tiba berpotensi tidak efisien. Dia pun meminta agar pemerintahan yang akan datang bisa bekerja dengan lebih baik. “Efisien memang tidak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo berani melakukan itu,” ucap pria yang juga pernah menjadi wakil presiden pendamping Jokowi pada periode 2014-2019 itu.

Kalla mengatakan pemerintahan ke depan harus memiliki perencanaan jangka panjang dan menengah yang jelas. Menurut dia, perencanaan itu akan membantu pemerintah untuk menjadi lebih efisien. “Itu negara harus punya. Negara lain semua begitu, Malaysia punya rencana 30 tahun, Saudi,” ujar dia.

Dalam kunjungan ke kediaman Kalla, para pimpinan MPR yang hadir di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, beserta Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Syarief Hasan. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah juga ikut hadir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain membahas efisiensi pemerintah, para pimpinan MPR dan Kalla juga turut membahas beberapa kebijakan negara yang sedang diwacanakan. Salah satu wacana yang mereka bahas adalah soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. Selain itu, para pimpinan MPR juga membahas soal ambang batas parlemen dan presiden dengan Kalla.

Bamsoet mengatakan Kalla setuju dengan gagasan Prabowo untuk membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. “Beliau (Kalla) mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan itu dipegang oleh lebih dari tiga orang, tapi di kita dari mulai penerimaan negara, pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh satu,” kata Bamsoet usai pertemuan di rumah Kalla itu.

Selain itu, Bamsoet menyampaikan bahwa Kalla juga berpesan agar Pemilu yang akan datang bisa dijalankan dengan lebih efisien. “Termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presidential threshold dan parliamentary threshold,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pilihan Editor: Jokowi Kumpulkan Pratikno hingga Sri Mulyani Rapat Tim Penilaian Akhir

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

2 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Bandara IKN Beroperasi Per 1 Agustus, Menhub : Namanya Nusantara Airport

2 jam lalu

Suasana area proyek pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 7 Mei 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di Memorial Park akan dibangun patung Soekarno-Hatta, patung Sayap Pelindung Nusantara, dan api abadi. TEMPO/Riri Rahayu
Bandara IKN Beroperasi Per 1 Agustus, Menhub : Namanya Nusantara Airport

Bandara IKN ditargetkan beroperasi awal Agustus sebagai salah satu persiapan jelang pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024.


Bamsoet Tegaskan MPR Tidak Bisa Melakukan Amandemen UUD 1945

3 jam lalu

Bamsoet Tegaskan MPR Tidak Bisa Melakukan Amandemen UUD 1945

Bamsoet menerangkan, keenam aspirasi tersebut antara lain, pertama, amendemen yang bersifat terbatas, perubahan hanya terkait pembentukan PPHN, sebagaimana direkomendasikan oleh MPR periode 2014-2019. Kedua, penyempurnaan terhadap UUD Tahun 1945 hasil amendemen sebelumnya.


Bamsoet dan GPII Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak

3 jam lalu

Bamsoet dan GPII Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota


Intercrus Aero Indonesia Gandeng PT Dirgantara Indonesia Kembangkan Taksi Udara, Incar IKN

5 jam lalu

Ilustrasi taksi terbang (Youtube/AIN)
Intercrus Aero Indonesia Gandeng PT Dirgantara Indonesia Kembangkan Taksi Udara, Incar IKN

PT Intercrus Aero Indonesia menandatangani MOU dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pengembangan hingga pemasaran taksii udara.


Bahlil Sebut Investasi di IKN Berjalan Bagus, Anggota DPR Pertanyakan Kabar Investor Asing Berebut

5 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Sebut Investasi di IKN Berjalan Bagus, Anggota DPR Pertanyakan Kabar Investor Asing Berebut

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak macet.


Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

9 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

Seskab Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025, di antaranya karena IKN.


Cerita Kembalinya Sejarah Kerajaan Hindu Tertua Nusantara di IKN

9 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Cerita Kembalinya Sejarah Kerajaan Hindu Tertua Nusantara di IKN

Sekda Kaltim mengatakan sekarang orang mengatakan belum ke Kaltim kalau belum ke IKN.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

13 jam lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

13 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

Berita terpopuler: Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sigit Widyawan, menjadi komisaris di BNI. BP Tapera bantah dana Tapera untuk bangun IKN.