Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membahas pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika dikunjungi pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Mei 2024.

Kalla sempat menyinggung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pembicaraan itu. “Jangan ada proyek tiba-tiba besar, katakanlah IKN. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba,” kata Kalla.

Menurut Kalla, proyek yang diadakan tiba-tiba berpotensi tidak efisien. Dia pun meminta agar pemerintahan yang akan datang bisa bekerja dengan lebih baik. “Efisien memang tidak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo berani melakukan itu,” ucap pria yang juga pernah menjadi wakil presiden pendamping Jokowi pada periode 2014-2019 itu.

Kalla mengatakan pemerintahan ke depan harus memiliki perencanaan jangka panjang dan menengah yang jelas. Menurut dia, perencanaan itu akan membantu pemerintah untuk menjadi lebih efisien. “Itu negara harus punya. Negara lain semua begitu, Malaysia punya rencana 30 tahun, Saudi,” ujar dia.

Dalam kunjungan ke kediaman Kalla, para pimpinan MPR yang hadir di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, beserta Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Syarief Hasan. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah juga ikut hadir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain membahas efisiensi pemerintah, para pimpinan MPR dan Kalla juga turut membahas beberapa kebijakan negara yang sedang diwacanakan. Salah satu wacana yang mereka bahas adalah soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. Selain itu, para pimpinan MPR juga membahas soal ambang batas parlemen dan presiden dengan Kalla.

Bamsoet mengatakan Kalla setuju dengan gagasan Prabowo untuk membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. “Beliau (Kalla) mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan itu dipegang oleh lebih dari tiga orang, tapi di kita dari mulai penerimaan negara, pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh satu,” kata Bamsoet usai pertemuan di rumah Kalla itu.

Selain itu, Bamsoet menyampaikan bahwa Kalla juga berpesan agar Pemilu yang akan datang bisa dijalankan dengan lebih efisien. “Termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presidential threshold dan parliamentary threshold,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pilihan Editor: Jokowi Kumpulkan Pratikno hingga Sri Mulyani Rapat Tim Penilaian Akhir

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

6 menit lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

Jokowi hari-hari ini disorot setelah dua kemenakannya diketahui menduduki posisi strategis di perusahaan milik negara, PT Pertamina (Persero).


Catatan Ketua MPR RI : Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

9 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Catatan Ketua MPR RI : Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

Bamsoet merasa prihatin dengan nasib hukum di Indonesia yang semakin hari semakin tumpul.


PUPR Sebut 3 Rumah Sakit di IKN Bakal Beroperasi Fungsional saat Upacara 17 Agustus

10 jam lalu

Presiden Jokowi secara resmi memulai groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 20 Desember 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
PUPR Sebut 3 Rumah Sakit di IKN Bakal Beroperasi Fungsional saat Upacara 17 Agustus

Pemerintah memutuskan menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia secara hibrida di dua tempat, yaitu IKN dan Jakarta.


PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

10 jam lalu

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga mennyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kawasan kepresidenan sudah sekitar 80 persen.


Terkini Bisnis: Penugasan Khusus Bambang Susantono di IKN, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

12 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Terkini Bisnis: Penugasan Khusus Bambang Susantono di IKN, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

Bambang Susantono menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN.


Bamsoet Dorong Peningkatan Iklim Investasi Melalui Bank Tanah

12 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Bamsoet Dorong Peningkatan Iklim Investasi Melalui Bank Tanah

Salah satu langkah konkrit Pemerintah Indonesia dalam mendorong iklim investasi adalah pembentukan Badan Bank Tanah.


Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

13 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan di IKN. Pak Ma'ruf dan Mas Gibran ada di Istana Merdeka."


Bambang Susantono, Kembali Urus IKN hingga Rumor Soal Gaji Tak Dibayar

13 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono saat ditemui di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bambang Susantono, Kembali Urus IKN hingga Rumor Soal Gaji Tak Dibayar

Bambang Susantono kini ditunjuk oleh Jokowi menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

15 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

Otorita Ibu Kota Negara atau OIKN Nusantara mengklaim UEA dan Cina siap berinvestasi di sektor energi dan perumahan IKN.