INFO NASIONAL – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang melaksanakan transformasi digital sebagai upaya mewujudkan pelayanan publilk yang lebik baik.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas terus menggelorakan digitalisasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional.
“Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin, 22 April 2024.
Anas mengimbuhkan, digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis. Karena itu, seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.
Ia menegaskan bahwa presiden telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
Jika melihat perkembangan teknologi dan arah kebijakan ASN ke depan, rekrutmen ASN nantinya akan mengutamakan kualifikasi SDM yang memiliki talenta digital baik untuk ASN pengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maupun non-SPBE.
“Jabar tempatnya talenta digital, harapan kami bisa menjadi pionir termasuk membuat web service yang terintegrasi,” ucap mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini di hadapan para bupati dan walikota se-Provinsi Jabar.
Anas menyampaikan bahwa indeks RB dan SAKIP Pemprov Jabar berada jauh di atas nilai rata-rata SAKIP dan RB Pemprov secara nasional. Pemprov Jabar memperoleh predikat “Sangat Baik” pada evaluasi SPBE.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengoptimalkan penilaian atas kinerja yang telah dilakukan, khususnya pada tingkat individu.
Sementara pada sektor pelayanan publik, masih terdapat 12 kabupaten/kota di Jabar yang belum memiliki MPP dan 6 kabupaten/kota sedang membangun MPP.
Karena itu, Anas melanjutkan, bagi daerah yang belum menyelenggarakan MPP diharapkan dapat memprioritaskan pembangunan MPP.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sependapat dengan Menteri Anas, bahwa digitalisasi penting untuk diwujudkan, guna memangkas proses bisnis yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Perlu adanya pemerataan infrastruktur digital yang berkualitas dan transformasi digital berkelanjutan,” kata dia. (*)
