TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan banyak bakal calon kepala daerah dari partainya yang berpikir ulang untuk maju Pilkada 2024. Sebab, menurut dia, mereka khawatir kecurangan yang dianggap terjadi di Pilpres akan terulang saat pemilihan kepala daerah akhir tahun nanti.
Menurut Hasto, mereka pun jadi sangsi dengan kejujuran proses Pilkada setelah melihat apa yang terjadi di Pilpres. “Banyak yang mempersoalkan apakah Pilkada ini worth it atau tidak bagi mereka karena campur tangan alat-alat negara, sumber daya negara,” kata Hasto, Rabu malam, 17 April 2024.
Hasto menyatakan beberapa aspek yang dikhawatirkan oleh para bakal calon kepala daerah adalah pengerahan aparat dan sumber daya negara. Di antaranya, kata dia, seperti menjadikan lembaga negara sebagai mesin penggalangan kekuatan melalui ancaman hukum.
Hasto berujar Pilpres 2024 telah mengakibatkan kerusakan yang kemudian menciptakan pesimisme terhadap Pilkada. “Banyak yang khawatir terjadi replikasi kecurangan yang terjadi di Pemilu ini,” ucap politikus asal Yogyakarta itu.
Maka dari itu, Hasto menilai putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) akan berpengaruh terhadap iklim demokrasi menjelang Pilkada. “Keputusan MK ini juga akan sangat menentukan siapa yang berani maju di Pilkada,” ujarnya.
Hasto menyatakan peluang orang-orang yang kompeten untuk menjadi kepala daerah akan semakin tertutup jika MK mengabaikan begitu saja fakta-fakta kecurangan Pilpres. “Menutup peluang orang-orang baik, termasuk dari kalangan perguruan tinggi, dari kalangan yang tidak punya dana tapi ada modal politik yang kuat untuk maju,” ujar Hasto.
PDIP juga disebut akan mengumpulkan sejumlah calon kepala daerah yang akan diusung setelah putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 dibacakan. Partai banteng itu akan membahas perihal Pilkada serentak akhir tahun ini dengan mereka.
Adapun Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Hasto mengungkapkan PDIP saat ini telah memiliki modal 171 kepala daerah petahana yang berpeluang maju untuk periode kedua di daerah masing-masing.
Pilihan Editor: Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat
