TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sempat diterpa dugaan miring mengalami penggelembungan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024.
Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.
Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.
4 Fakta
1. Mendapatkan tanggapan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menduga adanya penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain, khususnya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.
"Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain," ujar Chico dalam keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu, 2 Maret 2024.
Chico mengingatkan, penggelembungan suara ini dapat berdampak bagi citra Presiden Joko Widodo. "Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar–Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ujar Chico.
2. Dianggap tidak masuk akal
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan suara yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak masuk akal. Mereka menduga ada usaha penggelembungan suara untuk memenuhi ambisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenangkan partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pengarep itu.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan dugaan penggelembungan suara itu jika dibiarkan akan semakin mengurangi legitimasi Pemilu 2024. “Nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Maret 2024.
3. Tanggapan KPU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan KPU akan melakukan penelusuran jika ada permintaan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. “Kami cek satu per satu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya,” ujarnya. Sumber asli yang dimaksud Hasyim adalah formulir C.Hasil TPS yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu.
4. Penggelembungan suara dinyatakan tidak terbukti
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja mengklaim pihaknya telah melakukan verifikasi mengenai dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Bagja, dari hasil verifikasi itu, penggelembungan suara PSI tidak terbukti.
“Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti. Kemudian kita verifikasi ke lapangan misalnya ada di Cilegon, terselesaikan, ada di sosial media kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan,” kata Bagja dalam keterangannya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024.
YOHANES MAHARSO JOHARSOYO I SULTAN ABDURRAHMAN I ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: PSI Gagal ke Senayan, Ini Respons Kaesang Pangarep dan Nasib 5 Caleg yang Diprediksi Lolos
