TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang penetapan hasil pemilihan umum atau pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwarnai berbagai peristiwa. Salah satunya, aksi demontrasi tolak pemilu curang di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain itu, KPU Papua dan Papua Pegunungan yang belum menyelesaikan hasil rekapitulasinya menyewa pesawat agar dapat menghadiri rapat pleno KPU RI pada hari ini, Rabu, 20 Maret 2024.
Berikut serba-serbi rangkaian peristiwa menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU seperti dihimpun dari Tempo.
Demo tolak pemilu curang
Ratusan orang berpakaian warna hitam dan putih berjalan memadati area depan Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa kemarin, 19 Maret 2024.
Dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan makzulkan Presiden Jokowi.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang mengikuti aksi demonstrasi tersebut mengatakan terdapat sejumlah tokoh yang turut serta dalam demonstrasi kali ini. Mereka di antaranya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.
"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.
Refly melanjutkan, selain diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, demonstrasi diikuti oleh jaringan serikat buruh dan masyarakat miskin kota. "Ada kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tolak pemilu curang dan makzulkan Presiden," ujarnya.
Di atas mobil komando, Presidium GKPR Didin S. Damanhuri mendesak DPR untuk segera menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Didin, rentetan kejanggalan dalam proses pemilu harus diusut. Salah satunya seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden hingga bantuan sosial.
"Kita desak ketua fraksi baik PDIP, NasDem, PKB, PKS dan yang concern kepada kecurangan agar hak angket dapat diloloskan," seru Didin saat berorasi.
Menurut Didin, rakyat harus mengawal pengguliran hak angket DPR RI. Ia pun mendorong agar akhir dari angket DPR RI dapat memberi kesimpulan untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Itu harus punya konsekuensi paslon 2, didiskulifikasi. Betul?" seru Didin yang langsung disambut betul oleh para pengunjui rasa. "Kita juga makzulkan Presiden Jokowi melalui hak angket."
Selanjutnya: Carter pesawat
