TEMPO.CO, Jakarta – Istana memastikan tidak ada lobi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan hak angket DPR saat bertemu dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa. Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana menilai tidak perlu ada spekulasi soal pertemuan Jokowi dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar di Istana Negara pada Senin, 18 Maret 2024.
“Pertemuan antara presiden dengan menteri-menterinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja,” kata Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana pada Selasa, 19 Maret 2024.
Baca Juga:
Jokowi bertemu Ida dan Halim di tengah wacana hak angket DPR soal kecurangan Pemilu 2024. Hak angket itu awalnya disuarakan oleh Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.
Hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.
Belakangan, tiga sekretaris jenderal dari partai-partai Koalisi Perubahan – mencakup PKB, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera, mengusulkan agar koalisi mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Sebab, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak yang pertama kali menggulirkan wacana hak angket belum juga mengajukan proses tersebut di DPR hingga saat ini.
Usai bertemu Presiden di Istana, Halim sudah mengatakan tidak ada permintaan dari Jokowi untuk menghentikan hak angket kecurangan pemilu di DPR. Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut tidak ada pembahasan mengenai hal itu.
“Sama sekali tidak ada pembahasan itu,” kata Halim yang juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin.
Dalam pesan pada Selasa, Ari kembali menekankan bahwa permintaan di Istana kemarin atas inisiatif Ida dan Halim. Koordinator Staf Presiden menyebut apa yang dibicarakan ketiganya antara lain soal ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional’ di kementerian yang dipimpin Ida dan Halim.
Selain itu, Ari menjelaskan Halim dan Ida menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan izin untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Dan juga disinggung capaian suara beliau berdua dan suara PKB secara nasional.
Pilihan Editor: Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu
