Hasil hitung cepat Pilpres 2024 menyatakan Prabowo-Gibran unggul. Kubu Paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai adanya kecurangan. Ganjar pun mengusulkan partai pengusung untuk menggunakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Bekas Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan usulannya itu saat rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Februari 2024..Menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh dibiarkan oleh DPR.
“Tapi kalau ketelanjangan ditunjukkan dan masih diam, fungsi kontrol gak ada. Kalau saya, yang begini mesti diselidiki. Dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar.
Usul pengajuan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 yang disampaikan Ganjar disetujui capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Menurut Anies, hak angket akan membuka peluang dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat berproses lebih lanjut hingga DPR. Timnas Anies-Muhaimin Iskandar pun siap terlibat bersama untuk memberikan data-data penunjang
“Ketika kita mendengar akan melakukan (hak angket) kami melihat itu ada inisiatif yang baik,” kata Anies, pada 20 Februari 2024.
Pada Jumat, 8 Maret 2024, Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, mengatakan bahwa rencana hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 dipersiapkan dengan serius. Dia mengatakan naskah akademik untuk hak angket sudah jadi. Naskah akademik hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini disusun oleh tim ahli PDIP setebal 100 halaman.
“Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu,” ujar Mahfud.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai pengusung Anies-Muhaimin, Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan naskah akademik hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. “PKB menyiapkan (naskah akademik) meski tidak setebal PDIP,” ujar Luluk ketika dihubungi Tempo, Selasa, 12 Maret 2024.
Terbaru soal hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2023, tiga partai koalisi perubahan, yakni PKB, PKS, dan NasDem sepakat akan jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Pasalnya, PDIP sebagai pihak yang pertama kali menggulirkan wacana hak angket tak kunjung mengajukan proses tersebut di DPR hingga saat ini.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim setelah bertemu dengan perwakilan dua partai Koalisi Perubahan lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Maret 2024.
Awalnya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan berencana menunggu PDIP untuk memulai pengguliran hak angket di DPR. Namun, para sekretaris jenderal Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan alternatif lain karena partai berlambang banteng tersebut belum kunjung merealisasikannya.
“Sekarang ini juga sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa (hak angket) lambat? Tadi kami terpikir satu alternatif yang nanti kami akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kami tidak mulai saja?” kata Hermawi.
Selanjutnya: Ledakan suara PSI
