TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengenai kemungkinan bergabungnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Partai Golkar setelah masa jabatannya berakhir semakin mencuat. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Erwin Aksa, menilai bahwa Jokowi tidak akan langsung bisa menjadi ketua umum tanpa mematuhi aturan yang ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.
“Buat Golkar, kami menerima siapa saja yang ingin bergabung dengan Golkar dan nyaman dengan Golkar. Tetapi, kembali lagi Munas Golkar itu baru 21 Desember 2024. Masalah Ketua Umum itu punya syarat,” ujar Erwin saat dihubungi Tempo pada Kamis, 14 Maret 2024.
Menurut dia, setiap calon harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART, yang menjadi landasan dalam musyawarah nasional (Munas) Golkar. Erwin menegaskan bahwa meski terbuka untuk semua, proses pencalonan ketua umum memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.
“Kalau Pak Jokowi ingin bergabung ya silakan, beliau tokoh nasional ya kita terbuka untuk semua golongan,” imbuhnya.
Salah satu persyaratan yang mungkin akan menjadi hambatan bagi Jokowi adalah ketentuan bahwa calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus pusat atau provinsi selama satu periode penuh dan aktif dalam kepengurusan Golkar selama lima tahun terakhir. Ditambah, calon ketua umum harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemilik suara.
“Belum lagi ada klausul pernah mengikuti pelatihan Golkar. Jadi, persyaratannya cukup banyak untuk menjadi ketua umum Golkar itu,” imbuh Erwin.
Namun, jika hanya untuk menjadi anggota, anggota dewan pembina, atau anggota dewan kehormatan, menurut Erwin hal tersebut masih memungkinkan.
Kasus JK Jadi Calon Ketua Umum
Erwin kemudian mengingatkan pada kasus Jusuf Kalla (JK) yang hampir tidak memenuhi syarat saat maju sebagai Ketua Umum Golkar pada 2004. Ternyata, JK pernah menjadi Sekretaris Bersama di DPD Golkar Sulawesi Selatan, sehingga bisa maju menjadi Calon Ketua Umum (Caketum).
“Waktu itu ada pertentangan juga bahwa Pak JK tidak memenuhi syarat pencalonannya sehingga waktu itu ada perubahan anggaran dasar dari pemilihan DPD I menjadi pemilihan DPD II,” ujar Erwin.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan perihal musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar, di mana harus ada 2/3 anggota yang meminta. Adapun dia menyebut, Munas Golkar akan dilakukan pada Desember 2024 mendatang.
“Golkar masih menunggu hasil Pemilu. Belum lagi persiapan Pilkada dan konsentrasi Golkar ada di situ semua sekarang ini, dan Golkar tidak berpikir tentang Munas,” tutur Erwin.
Sejumlah Nama Didagang-gadang
Hingga saat ini, status Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih dipertanyakan, mengingat hubungannya yang kurang baik dengan partai pengusungnya. Banyak pihak yang berspekulasi Jokowi akan merapat ke Partai Golkar usai dirinya tak jadi presiden.
Meski Munas Golkar masih beberapa bulan lagi, bursa pencalonan ketua umum sudah ramai dengan sejumlah nama yang diprediksi akan bersaing untuk memimpin partai pada periode 2024-2029.
Tak hanya Jokowi, namun Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar saat ini, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, disebut-sebut sudah banjir dukungan untuk kembali memimpin partai beringin tersebut.
Para pengurus DPD Golkar juga telah berkumpul untuk membahas dukungan kepada Airlangga, yakni pada Jumat, 15 Maret 2024. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar se-Indonesia berkumpul di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Tak hanya membahas hasil Pemilu Legislatif (Pileg), rupanya terselip pula agenda khusus untuk memberikan dukungan mereka kepada ketum mereka saat ini.
Nama lain juga muncul di bursa Caketum Golkar yakni dari jajaran kader senior Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga putera sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.
ADINDA JASMINE PRASETYO | MADE ARGAWA
Pilihan Editor: Stanford University Bantah Akan Bangun Kampus di IKN, Hanya Kerja Sama Proyek Penelitian
