TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerjunkan posko kesehatan bergerak (mobile) untuk menangani korban yang terdampak banjir di Sumatera Barat (Sumbar).
"Untuk daerah-daerah yang bisa dibuat posko kesehatan, kami sudah buat posko kesehatan, tetapi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan tidak memungkinkan dibuat pos kesehatan, kami sudah menerjunkan tim mobile posko kesehatan," kata Dante usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.
Ia menjelaskan, tim mobile pos kesehatan bergerak melalui menggunakan perahu karet maupun sarana transportasi dalam bentuk lain yang memungkinkan untuk bergerak secara mobile di tengah bencana banjir.
"Sehingga akan membantu masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau akibat banjir yang masih terus berdampak hingga saat ini," ujar dia.
Dante juga menyampaikan, untuk kasus demam berdarah dengue (DBD) memang meningkat di beberapa daerah, tetapi ia menegaskan agar masyarakat tidak khawatir karena pada umumnya penyakit DBD menyerang di wilayah-wilayah air yang tergenang, bukan yang mengalir.
Khusus untuk kasus di Sumbar, penyakit yang meningkat justru berkaitan dengan saluran cerna dan pernapasan.
"Ini kan airnya berjalan, jadi belum mengidentifikasi pada upaya penanganan cepat untuk peningkatan kasus DBD, justru yang meningkat ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran cerna, dan saluran pernapasan bagian atas," ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, Kemenkes terus melakukan upaya-upaya cepat baik jangka pendek maupun menengah.
"Jangka pendek kita lakukan upaya untuk melakukan penurunan tim cadangan kesehatan, kemudian melakukan surveillance (pengawasan) pada penyakit yang menimbulkan potensi wabah dan melakukan asesmen risiko kesehatan (risk health assessment)," tuturnya.
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Kemenkes sudah menyimpulkan bahwa tidak ada krisis kesehatan di daerah-daerah yang terdampak banjir tersebut.
"Untuk itu kami akan melanjutkan upaya penanganan jangka menengah yang akan melakukan risk health assessment kemudian, karena bukan tidak mungkin ada penyakit lain yang berdampak pada kejadian yang disebabkan oleh sanitasi tidak bersih dan lain sebagainya," paparnya.
Setelah dilakukan asesmen risiko kesehatan tersebut, Kemenkes akan memberikan laporan selanjutnya untuk melakukan penilaian kasus yang upaya penanganan jangka menengah.
Diberitakan sebelumnya, bencana banjir di Sumbar terjadi sejak Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.00 WIB. Dilaporkan lebih dari 8.000 warga terdampak banjir.
Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 8.118 warga masih terdampak banjir, sedangkan mereka yang mengungsi berjumlah 2.947 warga.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang terus melakukan pendataan populasi yang mengalami dampak bencana hingga Jumat malam 8 Maret 2024, pukul 23.00 WIB.
"Sebanyak delapan kecamatan terendam dengan ketinggian muka air bervariasi hingga 1,5 meter," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 9 Maret 2024.
Pilihan Editor: Banjir dan Longsor Sumatra Barat, Kepala BNPB Minta Penanganan Darurat Dipercepat
