Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa 3 Jenderal yang Bertemu Sukarno di Istana Bogor Menjelang Supersemar?

image-gnews
Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah peristiwa penting terjadi 58 tahun yang lalu, tepatnya pada Sabtu, 11 Maret 1966, ketika Presiden Sukarno menyerahkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan Supersemar kepada Jenderal Soeharto.

Dalam Supersemar tersebut, Sukarno memberikan instruksi kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Soeharto untuk mengatasi situasi yang tidak stabil dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu.

Supersemar menjadi awal dari peralihan kekuasaan dari pemerintahan Sukarno ke Soeharto, yang kemudian menyatakan rezimnya sebagai Orde Baru. Meskipun kemudian muncul kontroversi, pada awalnya Supersemar dianggap sebagai surat serah mandat kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Soeharto.

Penyerahan surat tersebut terjadi karena situasi keamanan negara menjadi tidak stabil akibat peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September atau G30S pada dini hari 1 Oktober 1965.

Tiga jenderal yang meyakinkan Sukarno

Pada 11 Maret 1966, saat sedang berlangsung sidang pelantikan Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri, Brigadir Jenderal Sabur dari Pasukan Pengawal Presiden (Tjakrabirawa) melaporkan adanya kehadiran pasukan yang tidak dikenal, yang kemudian diketahui sebagai anggota Pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris. Pasukan Kostrad tersebut bertugas untuk menahan sejumlah orang di Kabinet yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S, termasuk Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Sidang pelantikan kabinet terpaksa ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena karena situasi tersebut. Sementara itu, Presiden Sukarno bersama Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh pergi menuju Bogor dengan helikopter.

Situasi ini dilaporkan kepada Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto, yang absen dari sidang pelantikan kabinet karena mengaku sakit. Lantas, Soeharto mengutus tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Brigjen Basuki Rahmat, untuk menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor.

Setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Sukarno, ketiga perwira tersebut menyampaikan bahwa Mayjen Soeharto bisa menangani situasi tersebut dengan baik jika diberi wewenang. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sukarno menyetujui usulan tersebut dan menulis surat perintah yang memberikan wewenang kepada Soeharto. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar, yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi meredam gejolak dan mengembalikan kestabilan keamanan negara.

Pasukan Kostrad tersebut bertugas menahan sejumlah orang di Kabinet yang diduga terlibat dalam G30S, termasuk Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Menerima laporan tersebut, sidang pelantikan kabinet terpaksa ditutup dan Presiden Sukarno pergi ke Bogor dengan helikopter bersama beberapa pejabat pemerintahan.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayjen Soeharto yang mengutus tiga perwira tinggi Angkatan Darat untuk menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor. Ketiga perwira tersebut melakukan pembicaraan dengan Presiden Sukarno dan menyarankan agar Soeharto diberi wewenang untuk mengatasi situasi tersebut.

Presiden Sukarno menyetujui usulan tersebut dan menandatangani Supersemar, yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi meredam gejolak dan memulihkan keamanan negara.

Seusai penandatanganan Supersemar, Soeharto membubarkan PKI yang dianggap sebagai dalang G30S dan menangkap 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Meskipun keamanan sudah stabil dan PKI sudah dibubarkan, Supersemar tetap diakui oleh MPRS melalui sebuah tap yang mengukuhkannya sehingga Presiden Soekarno tidak bisa mencabutnya.

Supersemar menjadi simbol dari runtuhnya kekuasaan Soekarno dan dimulainya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Pilihan Editor: 58 Tahun Supersemar atau Surat perintah Sebelas Maret, Apa Isinya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Hukum Kritik Perubahan Wantimpres Jadi DPA: Kembali ke Orde Baru

2 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Pakar Hukum Kritik Perubahan Wantimpres Jadi DPA: Kembali ke Orde Baru

Pakar mengkritik perubahan UU tentang Wantimpres. Langkah kembali ke era Orde Baru.


Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

11 hari lalu

Jenderal Pol. (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri; dulu bernama Kepala Djawatan Kepolisian Negara) pertama. Sejak dilantik, Soekanto mengonsolidasi aparat kepolisian dengan mengemban pesan Presiden Soekarno membentuk Kepolisian Nasional. Wikipedia
Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

Jenderal Pol Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama pada 1945-1959. Ia menolak penggabungan Polri dan TNI jadi ABRI.


39 Tahun Monumen Jogja Kembali, Apa Saja Koleksi Museum Bentuk Tumpeng Ini?

12 hari lalu

Monumen Jogja Kembali atau Monjali di Sleman Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
39 Tahun Monumen Jogja Kembali, Apa Saja Koleksi Museum Bentuk Tumpeng Ini?

Monumen Jogja Kembali telah berusia 39 tahun. Apa saja koleksinya sebagai museum dan destinasi sejarah di Yogyakarta?


Kisah Raja Batik HM Lukminto Pendiri Sritex, dari Pasar Klewer Bikin Pabrik Tekstil

14 hari lalu

Perintis pabrik textil Sritex, Lukminto. Tempo/Andry Prasetyo.
Kisah Raja Batik HM Lukminto Pendiri Sritex, dari Pasar Klewer Bikin Pabrik Tekstil

Kisah HM Lukminto merintis perusahaan tekstil Sritex cukup menarik. bagaimana ia membangun industri tekstil dimulai dari Pasar Klewer, Solo.


PDIP Akan Gelar Festival Kopi Hingga Soekarno Run, Simak Penutupan Bulan Bung Karno 2024

14 hari lalu

Ratusan Ribu kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari berbagai daerah saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. PDI Perjuangan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno dengan tema
PDIP Akan Gelar Festival Kopi Hingga Soekarno Run, Simak Penutupan Bulan Bung Karno 2024

Penutupan Bulan Bung Karno (BBK) DPP PDIP akan selenggarakan berbagai kegiatan pada Ahad, 30 Juni 2024, termasuk Soekarno Run.


Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

17 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

BJ Habibie, dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik, diingat sebagai salah satu tokoh dalam demokrasi Indonesia.


Pernah Dijuluki 'Manajer Rp 1 Miliar', Inilah Kilas Balik Perjalanan Karier Mendiang Tanri Abeng

19 hari lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Pernah Dijuluki 'Manajer Rp 1 Miliar', Inilah Kilas Balik Perjalanan Karier Mendiang Tanri Abeng

Pada akhir 1996, Tanri Abeng dijuluki sebagai Manajer Rp 1 Miliar karena mendapat bayaran sebesar itu saat memimpin perusahaan milik Aburizal Bakrie.


Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

19 hari lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

Tanri Abeng pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

21 hari lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

21 hari lalu

Karyawan TEMPO saat mengadukan kasus pembredelan ke DPR tahun 1994. Dok. TEMPO/Gatot Sriwidodo
Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

Hari ini, tepat 30 tahun silam, Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik dibredel pemerintah Orde Baru pada 21 Juni 1994. Ini kilas baliknya.