Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati kerja sama bidang kelautan. Kerja sama difokuskan pada pengelolaan informasi geospasial, penguatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta kolaborasi dalam seagrass mapping framework development and implementation project.

Kerja sama dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dengan Fakultas Geografi dan Fakultas Hukum UGM.

Saat penandatanganan PKS di kampus UGM, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menjelaskankan dua pihak menindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya, yakni tentang peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui penerapan tridharma perguruan tinggi. Kesepakatan pada 2021 itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Rektor UGM.

 “Perjanjian Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama KKP dan UGM, sebagai salah satu bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru dan program kerja Ditjen PKRL sejalan dengan kondisi saat ini,” kata Victor.

Sebagai informasi, Ditjen PKRL menyepakati beberapa kerja sama dengan UGM yaitu dengan Fakultas Geografi untuk pengelolaan informasi geospasial tematik ekosistem kawasan konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil dan dukungan penataan ruang laut.

Kemudian dengan Fakultas Hukum, DJPKRL menyepakati kerja sama tentang peningkatan kapasitas sdm, penelitian, dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang kelautan dan ruang laut.

Sedangkan kerja sama tentang kegiatan national seagrass mapping framework development and implementation project in indonesia ditandatangani bersama dengan UGM, Pusat Riset Oseanografi BRIN, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, Victor menerangkan KKP telah mencanangkan program dan lima kebijakan implementasi ekonomi biru yang mengedepankan keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Program ekonomi biru tersebut merupakan kerja besar yang memerlukan dukungan, kolaborasi dan kerja bersama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan serta peran strategis perguruan tinggi.

“Saya mengajak para pakar, akademisi, mahasiswa dan civitas akademika UGM bersama-sama mengimplementasikan kepakaran, keilmuan, pengkajian dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi untuk bersinergi dalam percepatan pengelolaan kelautan melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta edukasi dan penyadartahuan,” tuturnya.

Victor juga mengapresiasi dan sangat mendukung implementasi Perjanjian Kerja Sama yang sudah berjalan dengan Fakultas Biologi dan selanjutnya dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Geografi UGM, serta Perjanjian Kerja Sama antara KKP, BRIN, BIG, UGM dan UNHAS.

Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan KKP. Beberapa kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik dilakukan oleh beberapa fakultas di lingkungan UGM. Salah satunya yang sedang berlangsung yakni pemetaan ekosistem karbon biru padang lamun di Indonesia. Kegiatan ini merupakan kerja sama lintas sektor antara KKP, UGM, BRIN, BIG, dan Universitas Hasanuddin.

“Kami percaya bahwa pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan,” ucap Ova. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gernas BCL Ubah Sampah di Pesisir Pantura agar Bernilai Ekonomis

12 hari lalu

Bupati Indramayu Nina Agustina saat memberi sambutan di Gerakan Bersih Pantai dan Laut. di Kabupaten Indramayu
Gernas BCL Ubah Sampah di Pesisir Pantura agar Bernilai Ekonomis

Gernas BCL bisa mendorong ekonomi sirkular untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah.


KKP Lakukan Edukasi Aturan Perizinan Ruang Laut kepada Pelaku Usaha

27 hari lalu

Seminar KKP bertemakan Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Balai Karimun, 12 Juni 2024.
KKP Lakukan Edukasi Aturan Perizinan Ruang Laut kepada Pelaku Usaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya pengelolaan perizinan ruang laut untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya laut dan pesisir sekaligus meningkatkan tata kelola ruang laut.


Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

28 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan membina ASN pejabat fungsional khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan potensi sangat besar untuk menjaga keberlanjutan ruang laut.
Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan yang tepat, perencanaan yang komprehensif.


Fungsi Penting IAPKRL Jaga Keberlanjutan dan Peningkatan Ekonomi di Laut

29 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan membina ASN pejabat fungsional khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan potensi sangat besar untuk menjaga keberlanjutan ruang laut.
Fungsi Penting IAPKRL Jaga Keberlanjutan dan Peningkatan Ekonomi di Laut

Ahli Pengelola Kelautan dan Ruang Laut atau IAPKRL mendukung pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.


KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

34 hari lalu

KKP bersama Universitas
 Mulawarman mengelola Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam
Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama
di Indonesia, melalui penandatanganan perjanjian kemitraan di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

Penyerahan bantuan pemerintah bidang konservasi ditargetkan kepada 20 KOMPAK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia


Menteri Trenggono Klaim Aturan Baru Lobster Pikat Investor Asal Tiongkok

42 hari lalu

Menteri Trenggono Klaim Aturan Baru Lobster Pikat Investor Asal Tiongkok

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap regulasi baru soal tata kelola lobster terbukti menarik minat investor asing melakukan budidaya di Indonesia. Setelah lima perusahaan Vietnam berinvestasi di Bali, investor asal Tiongkok menunjukkan ketertarikan melakukan budidaya lobster di perairan Kepulauan Riau.


KKP Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Blue Natural Capital

43 hari lalu

Foto bersama di High Level Forum on Blue Natural Capital dalam rangka CoralTriangle Day di Manado.
KKP Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Blue Natural Capital

Kondisi ekosistem terumbu karang, lamun dan bakau yang masih asli di kawasan segitiga karang mewakili Modal Alam Biru.


Menteri Trenggono Ajak Akademisi UI Kembangkan Biofarmakologi Berbasis Laut

48 hari lalu

Menteri Trenggono Ajak Akademisi UI Kembangkan Biofarmakologi Berbasis Laut

Dalam peringatan World Oceans Day yang jatuh pada tanggal 8 Juni mendatang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggarisbawahi potensi luar biasa laut Indonesia dalam bidang biofarmakologi kelautan.


KKP Segel 4 Ton Ikan Impor Ilegal dari Malaysia

53 hari lalu

Kepala Pangkalan PSDKP Batam Turman Hardianto Maha menunjukan dua jenis ikan impor diduga ilegal dari Malaysia yang akan di edarkan di pasar-pasar yang ada di Batam, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Segel 4 Ton Ikan Impor Ilegal dari Malaysia

Ikan impor ilegal yang terdiri dari ikan tongkol dan ikan selar dari Malaysia itu hendak dipasarkan di Batam. Membuat nelayan RI semakin menjerit.


KKP Bersama Iriana Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

55 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan transplantasi karang dan melepasliarkan ratusan tukik di Pantai Elak-Elak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kegiatan melibatkan puluhan siswa siswi di Sekotong, Jumat 31 Mei 2024. Dok. KKP
KKP Bersama Iriana Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

Rehabilitasi ekosistem terumbu karang serta menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan KKP.