TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum secara spesifik membahas soal program makan siang gratis Calon Presiden Prabowo Subianto. Ia menepis wacana program makan siang gratis sudah ditentukan akan pakai dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya mengatakan program makan siang Prabowo turut dibahas dalam rapat kabinet di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024. Rapat itu membahas asumsi fiskal dan perencanaan anggaran untuk 2025.
Ma’ruf merujuk pernyataan Presiden Jokowi di Cilangkap pada Rabu, 28 Februari 2024, yang menyatakan program makan siang Prabowo belum dibahas secara spesifik. “Apalagi sampai pada dananya dari mana itu belum. Jadi itu saya kira wacana yang mungkin muncul aja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini,” katanya di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Archa, Tangerang, Banten, pada Kamis, 7 Maret, dikutip dari keterangan video.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana BOS – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Airlangga menjelaskan dana program makan siang gratis itu langsung disalurkan ke rekening sekolah.
"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.
Pada 29 Februari 2024, Airlangga bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. Airlangga juga didampingi oleh Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Ahmed Zaki Iskandar.
Terdapat empat menu yang disediakan dalam simulasi program makan siang gratis ini, antara lain gado-gado, siomay, serta dua paket nasi. Total nilai setiap menu sebesar Rp 15 ribu per sajian.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana BOS.
“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 3 Maret 2024.
Iman mengatakan program makan gratis tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.
Pilihan Editor: Raker dengan Nadiem, Anggota DPR Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Tinggi dari Kemendikbud
