Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menggadang-gadang Pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati, Simak Profil Keduanya

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama mantan Presiden Ke-5 Megawati Soekarno Putri di Istana Negara, Jakarta, 8 Januari 2015. TEMPO/Subekti
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama mantan Presiden Ke-5 Megawati Soekarno Putri di Istana Negara, Jakarta, 8 Januari 2015. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) dengan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri terkait kondisi Indonesia setelah Pilpres 2024 masih belum terjadi sampai hari ini. Meskipun begitu, JK mengungkapkan bahwa mereka selalu bertemu dalam hati, dengan cita-cita yang sama untuk negara yang baik dan demokratis.

“Kita selalu bertemu di hati, yang penting apa yang kita cita-citakan, yaitu sebuah negara yang baik, demokratis dapat dicapai,” kata JK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat, 1 Maret 2024.

JK menegaskan bahwa jika bertemu dengan Megawati, dia tidak akan mewakili partai politik, termasuk Golkar, partainya dahulu. Dia mengatakan, "Saya datang sebagai Jusuf Kalla, tidak ada urusan saya dengan partai politik."

Sebelumnya, politikus Golkar, Idrus Marham, meminta JK untuk tidak membawa nama Golkar dalam pertemuan tersebut. Idrus menekankan bahwa JK harus menunggu arahan dari Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, jika ingin berbicara atas nama partai tersebut.

Dalam Pilpres 2024, Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sementara JK secara pribadi mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Megawati dan PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sedang mempertimbangkan kemungkinan menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Proses ini dapat dilakukan di DPR untuk menelusuri beberapa kebijakan pemerintah yang diduga tidak netral dalam mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres, termasuk penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu dan pengerahan aparat negara untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, adalah calon wakil presiden dari pasangan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu angkat bicara mengenai peluang pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan politikus senior Jusuf Kalla.

“Kita denger aja. Kita ikuti. Pasti terjadi lah, pasti dong,” kata Adian usai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Februari 2023.

Jusuf Kalla

Dilansir dari smart.uim-makassar.ac.id¸ Muhammad Jusuf Kalla lahir pada 15 Mei 1942. Dia adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia pernah memegang jabatan Wakil Presiden Indonesia dalam dua periode yang berbeda, yaitu ke-10 dan ke-12, menjadikannya Wakil Presiden pertama yang menjabat dua kali. Dalam masa jabatannya yang pertama dari 2004 hingga 2009, sementara yang kedua dari 2014 sampai 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jusuf Kalla dilahirkan di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, yang merupakan pengusaha keturunan Bugis dan memiliki usaha Kalla Group. Keluarga Kalla memiliki berbagai perusahaan di berbagai bidang industri. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal dengan panggilan Daeng Ucu.

Megawati

Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947, adalah anak kedua dari pasangan Fatmawati dan Soekarno, presiden pertama Indonesia.

Mengikuti jejak ayahnya, Megawati menjadi presiden Indonesia kelima dan wanita pertama yang menjabat sebagai presiden di Indonesia. Dia menjabat sebagai kepala negara dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Megawati menjadi presiden setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan Sidang Istimewa pada tahun 2001. Sebelumnya, dia menjadi wakil presiden di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak 1999.

ANANDA BINTANG  I  SULTAN ABDURRAHMAN  I  DANIEL A. FAJRI  

Pilihan Editor: JK Sebut Punya Tujuan yang Sama dengan Megawati Meski Belum Jadi Bertemu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

40 menit lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

58 menit lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

4 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

5 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

5 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

8 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bersama Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha menikmati hidangan di Restoran Mie Gacoan pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.