Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Menerima Gelar Jenderal Kehormatan, Apa Kata Media Asing?

Editor

Nurhadi

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai banyak kritik. Tak hanya di Indonesia, kritik datang dari media asing. Lantas, apa kata mereka soal pemberian gelar tersebut?

Associated Press News

Associated Press News atau AP News memberitakan Jokowi memberikan gelar Jenderal Kehormatan bintang empat kepada pelanggar HAM.

“Subianto, yang kemungkinan akan menjadi pemimpin berikutnya Indonesia, adalah seorang jenderal letnan dan komandan pasukan khusus tentara, yang dikenal sebagai Kopassus, yang disalahkan atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan terhadap 22 aktivis yang telah menentang Suharto, pemimpin otoriter yang jatuh pada tahun 1998 di tengah protes massal memulihkan demokrasi di Indonesia,” tulis AP News pada Rabu, 28 Februari 2024.

Lebih lanjut, AP News memberitakan bahwa organisasi HAM mengklaim bahwa Prabowo juga terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada 1980-an dan 90-an, ketika Indonesia menduduki negara yang kini sudah merdeka itu. Namun, Prabowo telah membantah tuduhan tersebut.

Al Jazeera

Kantor berita Al Jazeera pada Rabu, 28 Februari 2024, menulis Jokowi memberikan gelar kepada pemenang pemilu. Tetapi, organisasi HAM menganggap pemberian tersebut mempermalukan TNI karena masa lalu kontroversial Prabowo. Sama seperti AP News, Al Jazeera menyinggung rekam jejak Prabowo sebagai pelanggar HAM. 

“Penghargaan ini menandai puncak dari perubahan citra yang berlangsung puluhan tahun bagi Prabowo, yang dulunya adalah seorang letnan jenderal dan komandan pasukan khusus tentara yang dikenal sebagai Kopassus, yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan terhadap 22 aktivis pada tahun 1998 yang telah menentang mantan pemimpin Muhammad Soeharto, yang juga mantan mertua Prabowo,” tulis Al Jazeera. 

The Guardian

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, The Guardian memberitakan pengecaman aktivis Indonesia terhadap pemberian Jenderal Kehormatan kepada Prabowo. The Guardian pun menyinggung pemecatan Prabowo di militer karena pelanggaran HAM. 

“Prabowo, yang sejak itu meredam citranya dengan memperlihatkan dirinya sebagai seorang kakek yang tidak berbahaya, diprediksi telah memenangkan pemilihan presiden bulan ini. Kampanyenya diperkuat oleh dukungan tersirat dari presiden Indonesia, Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, yang putranya menjadi pasangan Prabowo dalam pemilihan tersebut,” tulis The Guardian pada Rabu, 28 Februari 2024.

Reuters

Tak jauh berbeda dari media asing lainnya, Reuters juga menyinggung gelar Jenderal Kehormatan dengan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Bahkan, Prabowo sempat dilarang memasuki Amerika Serikat karena kasus pelanggaran HAM.

Reuters pun mengatakan Prabowo mengasingkan diri ke Yordania setelah dipecat dari militer. “Prabowo selalu membantah melakukan kesalahan, tetapi sempat dilarang masuk ke Amerika Serikat karena tuduhan tersebut. Dia belum pernah diadili,” tulis Reuters pada Rabu, 28 Februari 2024. 

Prabowo mencari pengasingan diri di Yordania setelah diberhentikan dari militer, tetapi dalam beberapa tahun kemudian ia telah kembali ke Indonesia. Sejak saat itu, ia membangun partai politik yang berpengaruh dan karier sipil.

ANANDA RIDHO SULISTYA (MAGANG) | THE GUARDIAN | REUTERS | AP NEWS | AL JAZEERA

Pilihan Editor: Beda Sikap PDIP dan Gerindra Soal Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

3 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2024. Perayaan HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengangkat tema Mengabdi Dengan Kehormatan Pelindung Sejati Kedaulatan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.


Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

29 menit lalu

Presiden Jokowi meresmikan program pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Senin, 6 Mei 2024 di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.


Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

37 menit lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.


Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 jam lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.


Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan, Seskab Pramono Anung dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersenda gurau saat berlangsung pelantikan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Presiden melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028. TEMPO/Subekti.
Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.


Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

2 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?


Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.


Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

13 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan keterangan pers usai bertemu di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

Muhaimin Iskandar bakal menentukan sikap partainya bergabung atau tidak dalam koalisi Prabowo pada Oktober mendatang.


Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio saat pengenalan kader baru PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Tiga mantan kader PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Idris Ahmad, dan Jovin Kurniawan bergabung ke PAN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

Eko Patrio dianggap telah berhasil memimpin PAN untuk meraih kursi dalam DPRD DKI Jakarta dan DPR RI.


Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.