Bawaslu soal Dugaan Manipulasi DPT oleh PPLN: Sedang Diselidiki Gakumdu

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty, menanggapi soal tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur yang dinonaktifkan. Mereka diduga melakukan manipulasi data pemilih.

Dia mengatakan proses penyelidikan itu masih dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu, yang terdiri dari anggota Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri.

"Prosesnya sedang diselidiki Gakummdu, kita lihat nanti," kata dia, menanggapi pertanyaan apakah ketujuh orang itu dinonaktifkan atas dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), di gedung KPU, Rabu, 28 Februari 2024.

Namun dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi yang menyangkut masalah data pemilih di DPT, kata Lolly, sudah ada putusan. Putusan pelanggaran itu, menurutnya dikeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang. PSU ini direncanakan melalui pencoblosan di TPS dan kotak suara keliling.

"Rekomendasi Bawaslu itu kan sudah keluar. Dan itu sekarang sedang disiapkan. Kalau saya tidak keliru tanggal 9 dan 10 (Maret) akan ada PSU. Ini prosesnya sedang berjalan," ujar dia.

Adapun masalah pidana pemilu, yang tengah ditangani oleh Gakkumdu, kata Lolly, itu masih dalam proses penyelidikan. "Bawaslu belum boleh ngomong begitu karena masih ditangani Gakkumdu," tutur Lolly, menanggapi apa benar menyangkut manipulasi data oleh anggota PPLN.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengatakan Gakkumdu akan memeriksa anggota PPLN dugaan pelanggaran pemilu. Pemeriksaan itu tentang dugaan manipulasi data DPT di Kuala Lumpur.

"Ada dugaan memanipulasi data pemilih. Jadi tim diturunkan ke Kuala Lumpur," kata Herwyn saat ditemui kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa, 27 Februari 2024.

Selanjutnya, Lolly mengatakan adanya DPT bermasalah. Dia mengatakan dari 447.258 DPT Kuala Lumpur, yang dicoklit (pencocokan dan penelitian) hanya 68 ribu. Hal itu menjadi pemicu masalah pemilu di Kuala Lumpur. "Ada orang yang tidak berhak memilih, milih (coblos) karena DPT tidak tercoklit dengan baik," ujar dia.

Pilihan Editor: KPU Nonaktifkan 7 Petugas PPLN Kuala Lumpur