TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Chico Hakim menilai pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi melanggar etika. Menurut Chico, Presiden Jokowi hanya ingin mengesankan Prabowo-Gibran sebagai pencetus program makan siang gratis itu telah memenangi Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.
Kabinet Presiden Jokowi membahas program makan siang gratis itu meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum resmi mengumumkan pasangan nomor urut dua sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam real count KPU hingga Rabu, 28 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara hasil Pilpres dengan 75.176.505 suara atau 58,84 persen.
"Ini menurut kami adalah suatu pelanggaran etika," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurut Chico, agenda pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet hanya bertujuan mengesankan seakan-akan Prabowo-Gibran telah memenangi Pilpres 2024. Padahal, dia menilai belum ada presiden dan wakil presiden terpilih secara definitif.
"Presiden menyampaikan soal makan siang gratis itu hanyalah sebagai simbol bahwa beliau ingin mengatakan yang memenangkan pilpres ini adalah Prabowo-Gibran," kata Chico.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program pemerintah.
"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa, 27 Februari.
Menurut Muhadjir, pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta APBN Perubahan. Dengan demikian, proses transisi pemerintahan kelak dapat berjalan lancar. Namun ia menegaskan rancangan anggaran program makan siang gratis ini masih bersifat pembahasan.
"Syukur-syukur kalau enggak berubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smooth aja," kata Muhadjir.
Pilihan Editor: Ketua KPU: 7 Petugas PPLN Kuala Lumpur yang Dinonaktifkan Sempat Dilaporkan ke DKPP
